Hari Prasetya

Polemik Suku Bunga LPS dan BI Rate

2012-02-09T23:06:00.000-08:00

Beberapa waktu terakhir ramai diberitakan di media massa mengenai desakan masyarakat agar suku bunga kredit dapat diturunkan seiring dengan penurunan BI Rate. Dalam pemberitaan tersebut, suku bunga penjaminan (SBP) LPS yang lebih tinggi dibanding BI Rate dipandang sebagai salah satu unsur penyebab belum dapat turunnya suku bunga kredit tersebut. Bagaimana duduku persoalan sebenarnya dari permasalahan suku bunga tersebut, berikut uraiannya.

Suku Bunga Penjaminan LPS

Pasal 19 UU LPS mengatur bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
a) data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
b) nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c) nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Dalam penjelasan Pasal 19 huruf b tersebut dinyatakan bahwa nasabah penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPS menetapkan SBP sebagai acuan bagi nasabah dan bank mengenai suku bunga wajar yang memenuhi kriteria dalam program penjaminan. Simpanan yang memperoleh suku bunga melebihi SBP dinyatakan sebagai simpanan yang tidak layak bayar.

BI Rate

Bank Indonesia menetapkan BI Rate secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Pertimbangan utama penetapan BI rate adalah untuk menjaga agar tingkat inflasi pada periode tertentu konsisten dengan tingkat inflasi yang telah ditargetkan (anchoring inflation expectations). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan BI Rate dilakukan jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya Menurunkan Suku Bunga Kredit

Dalam rangka memenuhi harapan banyak pihak, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan suku bunga kredit untuk mendorong ekspansi sektor riil, di antaranya dengan menurunkan BI Rate. Dalam pelaksanaannya, BI menemukan bahwa transmisi kebijakan moneter dari BI Rate ke suku bunga pasar uang, ke suku bunga deposito, dan pada akhirnya ke suku bunga kredit perbankan tidak berjalan sesuai harapan. Sejak awal tahun 2009, BI Rate telah diturunkan sebesar 300 basis poin namun suku bunga kredit turun kurang dari 150 basis poin.

Penyebab adanya distorsi dari transmisi kebijakan tersebut sebagian diarahkan kepada SBP LPS, karena perbankan lebih mengacu pada SBP LPS dalam penetapan suku bunga deposito yang merupakan unsur utama biaya dana perbankan. Namun kalau dicermati, SBP LPS sebenarnya dalam kurun waktu yang sama juga telah mengalami penurunan sebesar 300 basis poin, sama dengan penurunan BI Rate. Oleh karena itu, penyebab distorsi tersebut patut diduga bukan dari SBP LPS melainkan dari kondisi industri perbankan sendiri, antara lain ketidak-efisienan operasional (banyak2an ATM, hadiah, cashback), target laba dari pemilik, atau target deviden bagi bank BUMN, dll.

Dengan harapan untuk lebih membantu menurunkan suku bunga kredit kemudian muncul gagasan agar besarnya SBP LPS diupayakan sama dengan atau bahkan kalau bisa lebih rendah daripada BI Rate. Berdasarkan data yang ada, perbedaan terbesar SBP LPS untuk simpanan di bank umum dengan BI Rate pernah mencapai plus 75 basis poin atau minus 25 basis poin. Dalam perspektif makro, terdapat fenomena hubungan yang dilematis antara SBP dan BI Rate. Apabila SBP LPS lebih tinggi daripada BI Rate, beberapa pihak menganggap LPS menyebabkan biaya dana bagi perbankan menjadi relatif lebih tinggi sehingga tidak mendukung kebijakan suku bunga kredit rendah yang berguna untuk mendorong ekspansi bagi sektor riil. Sebaliknya, apabila SBP LPS lebih rendah daripada BI Rate, LPS akan dipandang menahan perbankan untuk memberikan kredit dan mendorong perbankan menempatkan dananya di BI dalam bentuk SBI, time deposit, dll yang pada akhirnya akan memperbesar biaya operasi moneter BI.

Dampak dan Pengaruh SBP LPS

Apabila dikaji lebih dalam, secara teoritis SBP LPS hanya akan berpengaruh pada simpanan yang berbentuk deposito, karena giro dan tabungan pada umumnya memberikan suku bunga yang lebih rendah dan relatif tidak terpengaruh besarnya SBP LPS. Berdasarkan data per 31 Desember 2011, dari nominal simpanan yang ada pada industri perbankan sebesar Rp2.830 triliun proporsi giro berjumlah sekitar Rp 663 triliun (23%), tabungan berjumlah sekitar Rp900 triliun (32%), dan deposito berjumlah sekitar Rp 1.258 triliun (45%). Sedangkan dari sisi jumah rekening yang ada pada industri perbankan sebanyak 101 juta rekening, yang berbentuk giro sebanyak 2,74 juta rekening (2,7%), tabungan sebanyak 95,80 juta rekening (94,4%), dan deposito sebanyak 2,95 juta rekening (2,9%). Sehingga secara teoritis jumlah simpanan yang terpengaruh SBP LPS sekitar 2,95 juta rekening dengan nominal Rp1.258 triliun. Apabila analisis tersebut dilanjutkan lagi dengan memperhitungkan simpanan yang bersaldo kurang atau lebih dari Rp 2 milyar, dengan asumsi nasabah yang memperhatikan SBP LPS hanya yang simpanannya sampai dengan Rp 2 milyar, jumlah rekening dan nominal deposito yang terpengaruh SBP LPS akan berkurang lagi setidaknya sampai separuhnya.

Dengan profil simpanan tersebut, serta adanya faktor-faktor lain seperti biaya overhead, margin laba, dan premi risiko sebagai pembentuk suku bunga kredit, belum dapat dipastikan bahwa kebijakan penetapan SBP LPS yang sama atau lebih rendah daripada BI Rate akan berkontribusi signifikan dalam menurunkan suku bunga kredit. Sementara kebijakan tersebut, kemungkinan menyebabkan bank yang tidak memiliki keunggulan kompetitif (IT, pelayanan, jaringan, modal) akan semakin sulit mengerahkan simpanan masyarakat tanpa memberi bunga lebih tinggi dari SBP LPS.

Kebijakan tersebut kiranya juga dapat mengundang pertanyaan dari nasabah penyimpan mengenai kriteria diuntungkan secara tidak wajar dan apakah SBP LPS telah ditetapkan jauh di atas tingkat bunga pasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang LPS. Apabila persoalan-persoalan tersebut tidak dikelola dengan baik maka kebijakan penetapan SBP LPS yang sama atau lebih rendah daripada BI Rate akan dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa LPS hanya melindungi dengan setengah hati.

Tips Menjadi Nasabah Penyimpan Yang Bijak

2011-01-03T23:01:00.000-08:00

Beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar dan membaca berita mengenai demo, protes, atau tuntutan hukum dari nasabah terkait permasalahan produk yang dijual oleh bank. Salah satu hal yang jadi pemicu permasalahan tersebut adalah semakin komplek dan beragamnya produk yang dipasarkan oleh bank, sementara pemahaman nasabah terhadap produk tersebut masih belum begitu baik, atau sering disebut kondisi asymmetric information. Terlepas apakah ada peran bank untuk mengekploitasi kondisi tersebut, nasabah kiranya perlu melengkapi diri dengan pengetahuan dan pemahaman dasar sebelum melakukan bisnis atau membeli produk bank. Berikut beberapa tips yang perlu dilakukan terutama oleh nasabah penyimpan agar dapat meminimalkan risiko dan timbulnya permasalahan di masa yang akan datang.

Tip #1 : Kenali Pemilik/Pengelola Bank Anda

Sebagian besar kita mungkin memilih bank hanya didasarkan pada pertimbangan dekat dengan kantor atau tempat tinggal kita; banyaknya fasilitas yang menunjang kemudahan bertransaksi; atau keuntungan/bunga yang dapat diperoleh dari bank tersebut. Selain hal-hal tersebut, ada baiknya kita mulai mempertimbangkan untuk mengenali lebih dalam mengenai bank tersebut. Kita awali dengan mencari tahu mengenai siapa pengelola, pemilik atau bagian dari grup perusahaan mana bank tersebut. Meskipun bisnis bank termasuk yang paling banyak diatur (over regulated) namun berdasarkan pengalaman selama ini kita tidak bisa mengandalkan seratus persen pengawasan bank tersebut. Peran aktif nasabah untuk ikut mengawasi dan mendisiplinkan bank (market disciplin) juga diperlukan untuk mewujudkan perbankan yang sehat.

Pengetahuan mengenai pemilik, direksi, dan komisaris bank atau grup perusahaan bank tersebut akan memberikan gambaran kepada kita mengenai karakter dan perilaku bank tersebut, yang pada akhirnya akan dapat menggambarkan kinerja bank di masa yang akan datang. Selama ini kita mengenal beberapa bankir bertangan dingin yang ke manapun pindah akan membuat bank yang dikelola menjadi berkinerja baik. Sejalan dengan itu, informasi pergantian kepemilikan atau pengelolaan suatu bank merupakan hal yang perlu kita cermati karena sebuah bank bisa berkinerja lebih baik atau justru lebih buruk dengan pergantian pemilik atau pengelolanya. Informasi mengenai pemilik dan pengelola bank dapat kita googling di internet atau kita lihat di website BI (www.bi.go.id).

Tip #2 : Ketahui Kondisi Bank Anda

Kondisi keuangan bank selain menggambarkan tingkat kesehatan bank saat ini juga menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Dengan mengetahui kondisi bank, kita akan lebih memperoleh keyakinan bahwa bank telah dikelola dengan baik dan akan tetap baik di masa mendatang. Indikator kondisi bank yang lazim digunakan oleh pengawas bank berupa rasio dan data keuangan bank yang dikelompokkan dalam aspek permodalan (capital), kualitas asset (asset quality), manajemen (management), kemampuan menghasilkan laba (earning), likuiditas (liquidity), dan kepekaan bank terhadap perubahan kondisi di masa yang akan datang (sensitivity), sering disebut dengan istilah CAMELS.

Pengawas bank menggunakan banyak rasio dan data keuangan dalam menilai kondisi kesehatan suatu bank. Sebagai orang awam, kita dapat menggunakan beberapa rasio keuangan yang pokok yang dipandang penting saja. Untuk aspek permodalan, indikator kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) adalah yang paling lazim digunakan. Rasio ini dalam peraturan Bank Indonesia (BI) disebut dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau KPMM dengan ketentuan minimal sebesar 8%. Bank yang mempunyai rasio dibawah 8% merupakan bank bermasalah yang akan ditempatkan dalam pengawasan khusus BI. Berdasarkan data pada akhir tahun 2010 rata-rata rasio CAR bank di Indonesia sekitar 17%.

Untuk aspek kualitas aset, indikator yang lazim digunakan adalah rasio jumlah kredit bermasalah dibandingkan dengan seluruh kredit yang diberikan bank atau sering pula disebut dengan rasio NPL (non-performing loan). Rasio ini dibedakan menjadi 2 yakni NPL gross di mana jumlah kredit bermasalah belum dikurangi dengan pencadangannya, dan NPL Net yang telah memperhitungkan pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul. Sebelum tahun 2010 pencadangan tersebut dikenal dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), namum sejak pemberlakuan PSAK 50 dan 55 dikenal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Bank dipandang sehat jika memiliki rasio NPL gross kurang dari 5%, sedangkan besarnya rasio NPL Net tergantung dari kebijakan pencadangan yang ditetapkan bank.

Untuk aspek manajemen, kita agak sulit melakukan penilaian secara kuantitatif, namun dengan melakukan Tips #1 di atas setidaknya akan memberikan gambaran mengenai kualitas manajemen bank. Dalam hal bank telah terdaftar di bursa efek, informasi mengenai tata kelola dan sistem manajemen risiko bank dapat kita peroleh dari publikasi yang mereka lakukan.

Aspek kemampuan menghasilkan laba bank dapat kita ketahui dari besarnya rasio antara laba sebelum pajak dengan aset bank (ROA/Return on Assets), rasio laba setelah pajak dengan modal inti (ROE/Return on Equity), dan rasio pendapatan bunga bersih dibanding aktiva produktif (NIM/Net Interest Margin), semakin besar rasio-rasio tersebut semakin baik. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam operasional bank dapat kita lihat dari perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO), semakin rendah rasio tersebut semakin baik.

Untuk aspek likuiditas bank terdapat beberapa indikator yang dapat dicermati, yang paling penting sebenarnya adalah pemenuhan rasio giro wajib minimum (GWM). Mengingat rasio ini bergerak harian dan datanya tidak dipublikasikan di media, kita tidak dapat mengetahuinya. Biasanya kita baru tahu sebuah bank mengalami masalah likuiditas setelah bank yang bersangkutan mulai membujuk nasabah memperpanjang depositonya atau mengalami kalah kliring. Namun demikian kita tetap dapat melihat indikator likuiditas bank antara lain dengan melihat perbandingan jumlah kredit yang disalurkan bank dengan dana pihak ketiga yang dikerahkan dari masyarakat (LDR/Loan to Deposit Ratio); rasio besarnya dana yang diperoleh dari pasar uang (antar bank pasiva) dengan total dana yang dimiliki bank; atau membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar bank.

Dalam rangka menguji sensitifitas suatu bank terhadap perubahan kondisi ke depan perlu dilakukan stress test yang memerlukan data yang lebih lengkap dan penggunaan pemodelan tertentu. Bagi orang awam, sensitifitas suatu bank dapat kita ketahui antara lain dengan melihat perkiraan dampak perubahan kondisi ke depan dengan fokus bisnis/ portofolio bank tersebut.

Bersambung ...

Bail-Out Bank Gagal Tidak Boleh Memakai Dana Publik

2010-06-02T19:05:00.000-07:00

Konsep Polluter Pay

Krisis tahun 2008 telah memberi banyak pelajaran berharga. Salah satu poin yang sering menjadi sasaran kritik adalah mengenai penggunaan anggaran negara/uang pembayar pajak untuk mem-bailout bank yang mengalami kegagalan. Setidaknya dalam hal ini ada 2 pertanyaan yang muncul yakni, mengapa bank gagal harus diselamatkan dan mengapa penyelamatan bank harus menggunakan menggunakan anggaran negara. Pertanyaan pertama seringkali dijawab dengan argumen bahwa kegagalan bank tersebut berdampak sistemik pada sistem keuangan secara keseluruhan atau bank gagal tersebut terlalu besar untuk dibiarkan gagal (too big to fail). Sedangkan pertanyaan kedua dijawab dengan argumen bahwa dalam kondisi krisis yang membutuhkan tindakan segera, sulit menemukan alternatif sumber pendanaan selain dari anggaran negara

Berkaca dari pengalaman tersebut, dalam forum G-20 telah disepakati pandangan bahwa tidak ada bank yang terlalu besar atau terlalu rumit untuk menjadi gagal dan bahwa dana publik/anggaran negara seharusnya tidak digunakan untuk membiayai resolusi bank gagal. Pemegang saham dan kreditur bank (kecuali nasabah yang simpanannya dilindungi oleh skim penjaminan) merupakan pihak yang pertama kali harus menanggung biaya kegagalan bank. Dalam konteks ini, digunakan pendekatan yang lazim dalam isu lingkungan yakni “polluter pay”, pihak yang menyebabkan polusi (kerugian) terhadap lingkungan (sektor keuangan) harus ikut bertanggungjawab terhadap biaya untuk mengatasinya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, G-20 sepakat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kemungkinan bank mengalami kegagalan dengan cara memperkuat pengawasan makro dan mikro (macro & micro supervision), tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan standar pengaturan yang lebih ketat. Dalam hal kegagalan bank tidak terhindarkan, harus diyakinkan bahwa telah tersedia mekanisme resolusi yang handal, termasuk pendanaan yang cukup untuk melakukan resolusi yang terencana dan tepat waktu.

Bank Resolution Fund

Dengan inisiatif awal dari Uni Eropa, untuk pembiayaan resolusi bank gagal setiap negara atau beberapa negara secara bersama-sama membentuk bank resolution fund sebagai bagian dari kerangka kerja pencegahan krisis dan upaya memperkuat sistem keuangan. Bank resolution fund bersumber dari premi (fees/levies) yang dipungut dari bank yang dapat didasarkan pada aset, kewajiban, atau laba bank. Besarnya bank resolution fund yang dipandang cukup memadai jika telah mencapai 2% – 4% GDP masing-masing negara. Dana yang terkumpul tidak digunakan untuk mem-bailout atau menyelamatkan bank gagal, melainkan digunakan untuk membiayai langkah-langkah dalam rangka memastikan bahwa resolusi bank gagal dapat dikelola dengan baik serta meminimalkan dampaknya terhadap stabilitas sistem perbankan.

Sebagai catatan, sebagian besar penjamin simpanan di Eropa hanya mempunyai fungsi membayar simpanan nasabah yang dijamin (pay-box system), sedangkan wewenang melakukan resolusi bank gagal dimiliki oleh institusi lain. Premi penjaminan yang dibayar bank dikumpulkan dalam deposit guarantee funds yang digunakan untuk membayar penjaminan simpanan nasabah. Beberapa penjamin simpanan dapat melaksanakan sebagian fungsi resolusi bank gagal, namun dana yang digunakan dibatasi sampai sebesar perkiraan jumlah simpanan yang dijamin. Kebutuhan dana untuk melaksanakan resolusi bank di atas jumlah simpanan yang dijamin harus diambilkan dari bank resolution funds.

Bank resolution funds antara lain dimaksudkan untuk : (1). membiayai transaksi bridge bank, yakni pengambil-alihan dan pengoperasian sementara bank gagal sampai ditemukan solusi akhir penyelesaian bank gagal tersebut, (2). membiayai transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank (transaksi P&A), (3). membiayai transaksi pemisahan good bank dan bad bank, serta (4). menutup biaya administratif, legal, and konsultan.

Dalam realisasinya, Inggris dan Perancis tidak sependapat dengan pembentukan bank resolution funds tersebut dengan alasan adanya kesulitan dalam mendesain skimnya, misalnya tarif dan dasar pengenaannya, target besarnya, tata kelola dan alasan (trigger) pengeluaran dananya. Selain itu mereka juga khawatir pembentukan dana tersebut justru akan memperbesar moral hazard bagi bank karena bank akan merasa telah membeli “polis asuransi” guna menutup biaya kegagalan banknya. Negara-negara tersebut lebih memilih menggunakan pola lama dimana pajak yang dibayar oleh bank yang dikelola dalam anggaran negara sebagai sumber pendanaan resolusi bank gagal. Sebaliknya Jerman dan Swedia telah membentuk bank stability funds dengan memungut premi/fee dari industri perbankan. Swedia mentargetkan bank stability funds mencapai 2,5% dari GDP yang diproyeksikan akan tercapai dalam kurun waktu 15 tahun.

Model Penjamin Simpanan

2010-06-02T18:59:00.000-07:00

Lembaga penjaminan simpanan pertama kali didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1934, yang keberadaannya dipicu terjadinya krisis ekonomi hebat (great depression) yang mengakibatkan banyak terjadi penutupan bank pada tahun sebelumnya. Dalam perkembangannya berdasarkan data asosiasi penjamin simpanan internasional (International Association of Deposit Insurers/IADI) per Juni 2009 terdapat 95 negara yang telah menerapkan sistem penjamin simpanan, 48 negara diantaranya telah menjadi anggota IADI, sedangkan 23 negara sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem tersebut. Beberapa negara memiliki penjamin simpanan lebih dari satu untuk menjamin simpanan pada beberapa jenis bank yang memiliki kekhususan, misalnya bank komersial, bank tabungan, atau bank koperasi.

Sistem penjamin simpanan yang diterapkan di masing-masing negara bervariasi satu dengan lainnya dalam hal keterbukaan (eksplisitas), mandat, skim penjaminan, dan kelembagaan. Pada dasarnya sistem penjaminan yang telah dipraktekkan di seluruh negara terbagi dalam dua kategori yaitu secara implisit dan eksplisit. Penjaminan simpanan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui pendirian suatu lembaga khusus tetapi ditangani oleh lembaga yang sudah ada seperti Bank Sentral, Pengawas Bank, atau Departemen Keuangan. Sedangkan penjaminan simpanan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga yang khusus dibentuk untuk melaksanakan program penjaminan tersebut.

Mandat penjamin simpanan dapat bervariasi pula, dari hanya berfungsi melakukan pembayaran klaim (pay box system) dalam hal terdapat bank yang ditutup, sampai mengemban mandat untuk meminimal risiko dan biaya kegagalan bank (risk minimizer). Sebagai risk minimizer, penjamin simpanan tidak hanya melakukan pembayaran simpanan yang dijamin tetapi memiliki wewenang yang bervariasi antara lain untuk menyeleksi dan menghentikan (cancelation, termination) kepesertaan bank dalam penjaminan, melakukan pengawasan bank, serta melakukan penyelamatan (resolusi) bank gagal. Perbedaan mandat tersebut berimplikasi terhadap struktur organisasi, tata kelola, dan wewenang yang dimiliki lembaga penjamin.

Pengaturan mengenai skim penjaminan meliputi antara lain sifat kepesertaan wajib atau sukarela, penentuan jenis dan jumlah simpanan yang dijamin, penjaminan per nasabah atau per rekening, besarnya premi dan penerapannya untuk semua bank atau dibedakan berdasarkan risiko (risk-based premium), serta alternatif sumber pendanaan lain dalam hal penjamin simpanan tidak mempunyai cukup dana untuk membayar klaim penjaminan atau melakukan resolusi bank gagal. Dalam hal kelembagaan, penjamin simpanan dapat berbentuk lembaga pemerintah, swasta, atau kombinasi. Di beberapa negara maju yang mempunyai kebijakan membatasi peran pemerintah dalam dunia usaha, pengelolaan lembaga penjaminan dilakukan oleh industri perbankan.

Variasi penerapan sistem penjaminan simpanan tersebut pada prinsipnya terjadi karena adanya penyesuaian dengan kondisi sistem perbankan dan tujuan kebijakan publik pendirian lembaga tersebut di masing-masing negara. Namun demikian, beberapa hal pokok yang perlu dipertimbangkan agar sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif, yaitu :

(1) Penjamin simpanan yang terbatas;
Pembatasan penjaminan perlu dilakukan agar di satu sisi nasabah sampai jumlah yang dijamin (nasabah kecil) terlindungi simpanannya, di sisi lain nasabah besar diharapkan akan terdorong ikut mengawasi dan memonitor kondisi bank. Pemberlakuan penjaminan penuh (blanket guarantee) dapat meningkatkan moral hazard bagi para bankir dan nasabah, serta tidak mendorong disiplin pasar.

(2) Keanggotaan penjamin simpanan bersifat wajib;
Apabila kepesertaan bersifat sukarela maka akan timbul kecenderungan hanya bank dengan risiko kegagalan tinggi yang akan menjadi bank peserta penjaminan (adverse selection). Sedangkan bank yang merasa dalam kondisi sehat cenderung tidak mau menjadi peserta penjaminan.

(3) Penjamin simpanan harus dikelola secara baik dan transparan;
Pengelolaan penjaminan simpanan harus baik dan transparan agar industri perbankan dan masyarakat dapat mempercayainya.

(4) Independen dalam membuat keputusan;
Keputusan penjamin simpanan untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan atau melakukan penyelamatan bank perlu dilakukan secara independen yang bebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain untuk menghindari masuknya kepentingan pihak lain, termasuk Pemerintah.

(5) Penjamin simpanan dirancang sebagai bagian dari sistem jaring pengaman sektor keuangan (financial safety nets)

Fungsi penjaminan simpanan dirancang sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu perlu dibuat pengaturan mengenai koordinasi, kerjasama, dan tukar informasi yang baik dengan institusi lain seperti pengatur dan pengawas bank, otoritas moneter, dan otoritas fiskal dalam kerangka jaring pengaman sektor keuangan.

Peran LPS Dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan

2010-06-02T18:53:00.000-07:00

Pelajaran dari Krisis

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Krisis pada tahun 1997/1998 telah memberi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan itu sangat mahal harganya. Berawal dari penutupan 16 bank umum pada waktu itu telah menimbulkan keraguan dan ketidak-percayaan masyarakat terhadap keamanan menempatkan dananya pada sistem perbankan.

Ketidak-percayaan tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk menarik simpanannya secara besar-besaran dari sistem perbankan (bank run/rush). Dana yang ditarik nasabah tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri yang menyebabkan capital flight, sebagian dibelikan valuta asing, dan sebagian dibelanjakan untuk keperluan konsumtif yang mengakibatkan tingkat inflasi naik drastis. Hal-hal tersebut yang terutama menyebabkan nilai tukar rupiah anjlog sampai Rp16.000/USD.

Untuk mengatasi dampak buruk penarikan dana tersebut, serta sebagai upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum dan BPR (blanket guarantee) melalui Keppres Nomor 26 dan Nomor 193 Tahun 1998. Disamping kebijakan blanket guarantee tersebut, dalam rangka memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur permodalan bank, Pemerintah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan yang seluruhnya menelan biaya yang luar biasa besarnya.

Pendirian LPS

Kebijakan blanket guarantee, telah terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun di sisi lain dapat membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard, yakni insentif bagi bankir atau nasabah untuk mengambil risiko yang lebih besar karena adanya penjaminan simpanan. Dengan pertimbangan perlunya tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif blanket guarantee, Pemerintah menetapkan untuk secara bertahap mengurangi lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (limited guarantee).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 37B UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin dana masyarakat tersebut diamanatkan untuk dibentuk suatu lembaga penjamin simpanan. Sebagai implementasinya, pada tanggal 22 September 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS dirancang sebagai satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) yang merupakan praktek terbaik di banyak negara.

Fungsi dan Peran LPS

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut. Sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatan atau penyehatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution).

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS, salah satunya pertimbangannya didasarkan pada perhitungan biaya yang lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner. LPS selanjutnya bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya penyelamatan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual/mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara; serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara secara terbuka dan transparan.

Dalam hal LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS mempunyai hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.

Penutup

Keberadaan LPS jelas sangat sejalan dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang bertujuan menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bagian penting dalam Pilar keenam API yang menekankan pada perlindungan kepada nasabah perbankan. Selain itu, peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan juga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LPS "Beyond Penjaminan"

2008-12-21T20:10:00.000-08:00

Mungkin kita pernah melihat atau mendengar tagline “beyond marketing” yang digunakan konsultan pemasaran untuk menunjukkan bahwa mereka menyediakan jasa yang jauh lebih luas daripada sekedar penjualan. Sebuah perusahaan konstruksi juga menggunakan tagline “beyond construction” untuk menunjukkan reposisi dan rebranding perusahaannya. Apakah LPS juga layak menyandang tagline "beyond penjaminan"?

Pada tanggal 21 Nopember 2008, industri keuangan kita dikejutkan oleh berita mengenai pengambil-alihan PT Bank Century Tbk. oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berita pengambilalihan bank tersebut mengagetkan banyak pihak karena beberapa hari sebelumnya tersiar kabar PT Sinar Mas menyatakan minat untuk membeli mayoritas saham bank tersebut.

Hal lain yang menjadi pembicaraan hangat adalah peran LPS dalam pengambil-alihan dan penyelamatan bank tersebut. LPS, sesuai namanya, sering dipahami oleh banyak pihak hanya melaksanakan penjaminan simpanan nasabah bank apabila sebuah bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Bagaimana ceritanya sampai LPS melakukan tindakan penyelamatan terhadap PT Bank Century Tbk.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2004, LPS mempunyai 2 fungsi pokok yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan tersebut diejawentahkan dalam bentuk melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution).

Penyelesaian Bank Gagal Tidak Sistemik

LPS melakukan penyelesaian bank gagal tidak sistemik setelah Bank Indonesia menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Penyelesaian bank gagal tidak sistemik dilakukan LPS dengan :
(1) melakukan penyelamatan; atau
(2) tidak melakukan penyelamatan bank gagal tersebut.

LPS dapat menyelamatkan bank gagal tidak sistemik apabila terpenuhi seluruh prasyarat berikut :
(1) perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibanding perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
(2) bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
(3) RUPS bank menyerahkan hak dan wewenangnya kepada LPS; dan
(4) bank menyerahkan dokumen2 yang diperlukan LPS

Jika seluruh prasyarat terpenuhi, LPS melakukan upaya penyelamatan dengan penyertaan modal sementara (PMS), mengganti pengurus bank, merestrukturisasi aset dan kewajiban, serta upaya2 lain yang diperlukan. Dalam hal terdapat prasyarat penyelamatan yang tidak terpenuhi, LPS merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank gagal tersebut.

Terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya, LPS melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan nasabah untuk menetapkan simpanan yang layak bayar untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan melalui bank pembayar. Selain membayar klaim penjaminan, LPS juga membentuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank, serta membagikan hasil likuidasi bank tersebut kepada nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, kreditur, serta para pemegang saham.

Sejak beroperasi, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan dan melikuidasi 14 BPR yang dicabut izin usahanya sebagai berikut:

Nomor, Nama Bank, Lokasi, & Tgl Pencabutan Izin
1. PT BPR Tripillar Arthajaya – Yogyakarta 19 Januari 2006
2. PD BPR Cimahi – Bandung 26 Januari 2006
3. PT BPR Mitra Banjaran – Bandung 7 Februari 2006
4. PT BPR Mranggen Mitraniaga – Demak 22 Agustus 2006
5. PT BPR Samadhana – Sukabumi 27 September 2006
6. PT BPR Gununghalu – Bandung 11 Oktober 2006
7. PT BPR Bekasi Istana Artha – Bekasi 24 Januari 2007
8. PT BPR Era Aneka Rezeki – Cibinong 16 Maret 2007
9. PT BPR Bangunkarsa Arthasejahtera – Bandung 6 Juni 2007
10. PD BPR Bungbulang – Garut 20 Nopember 2007
11 PT BPR Anugrah Arta Niaga – Pati 13 Desember 2007
12. PT BPR Citraloka Dana Mandiri – Bandung 14 Februari 2008
13. PT BPR Kencana Artha – Solo 13 Maret 2008
14. PT BPR Sumber Hiobaja – Sukoharjo 23 April 2008

Penanganan Bank Gagal Sistemik

Suatu bank dinyatakan berdampak sistemik ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan mempertimbangkan kondisi bank, kondisi sistem perbankan/perekonomian, dan hal-hal lain yang relevan. LPS melakukan penanganan bank gagal sistemik setelah KSSK menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. Penanganan bank gagal sistemik dilakukan LPS dengan melakukan:
(1) penyelamatan dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau
(2) penyelamatan tanpa mengikutsertakan pemegang saham

LPS mengikutsertakan pemegang saham dalam upaya penanganan bank gagal sistemik apabila terpenuhi seluruh prasyarat berikut :
(1) pemegang saham menyetor sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan;
(2) RUPS bank menyerahkan hak dan wewenangnya kepada LPS; dan
(3) bank menyerahkan dokumen2 yang diperlukan LPS

LPS melakukan upaya penanganan dengan penyertaan modal sementara (PMS), mengganti pengurus bank, merestrukturisasi aset dan kewajiban bank, serta upaya lain yang diperlukan. Dalam hal terdapat prasyarat keikutsertaan pemegang saham yang tidak terpenuhi, LPS melaksanakan penanganan bank gagal sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Sesuai Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), PT Bank Century Tbk merupakan bank berdampak sistemik yang penanganannya diserahkan kepada LPS.

Dengan adanya fungsi bank resolution tersebut, penyelesaian permasalahan suatu bank gagal tidak selalu harus dilakukan dengan menutup bank tersebut dan membayar simpanan yang dijamin sebesar Rp 2 milyar per nasabah per bank. Apabila suatu bank diselamatkan oleh LPS, pada dasarnya tidak hanya nasabah penyimpan sampai jumlah yang dijamin yang dilindungi oleh LPS, melainkan seluruh nasabah penyimpan bahkan termasuk para kreditur bank. Oleh karena itu, sesuai uraian di awal tulisan ini, untuk lebih menegaskan fungsinya yang tidak sekedar menjamin simpanan nasabah bank, LPS layak menyandang tagline “beyond penjaminan”.

Menimbang Pros & Cons Pemberlakuan Penjaminan Penuh di Indonesia

2008-11-04T00:39:00.000-08:00

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam Perpu tersebut pada pasal 11 ayat (2) UU LPS ditambahkan satu prasyarat untuk mengubah jumlah simpanan yang dijamin yakni jika terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Sebelumnya dalam UU LPS terdapat 3 syarat untuk mengubah jumlah simpanan yang dijamin, yakni jika terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan (rush); terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 persen dari jumlah seluruh nasabah penyimpan. Selanjutnya dalam peraturan pelaksanaan Perpu tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 yang mengatur kenaikan jumlah simpanan yang dijamin dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 milyar per nasabah per bank.

Selain komitmen untuk membail-out industri jasa keuangannya, menaikkan jumlah simpanan yang dijamin merupakan salah satu cara yang dilakukan banyak negara untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta melindungi sistem keuangan dari kebangkrutan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat misalnya telah meningkatkan jumlah simpanan yang dijamin dari USD 100.000 menjadi USD 250.000. Sementara beberapa negara lainnya bahkan memberlakukan penjaminan penuh terhadap simpanan masyarakat yang ada di perbankan mereka. Dalam tulisan ini, istilah penjaminan penuh (full guarantee) merujuk pada penjaminan terhadap seluruh jumlah simpanan, untuk membedakan dengan istilah blanket guarantee yang merujuk pada penjaminan terhadap seluruh jumlah simpanan serta kewajiban bank yang lain.

Pada tanggal 16 Oktober 2008, dua negara tetangga kita Malaysia dan Singapura mulai memberlakukan penjaminan penuh terhadap simpanan yang ada di perbankan mereka. Kebijakan kedua negara tersebut sepertinya telah dikoordinasikan terlebih dahulu mengingat pemberlakuannya dimulai pada tanggal yang sama dan diakhiri pada waktu yang sama pula yakni 31 Desember 2010. Sebelumnya Australia yang dalam kondisi normal tidak mempunyai lembaga penjamin simpanan, juga telah mengumumkan menjamin seluruh simpanan masyarakat yang ada pada perbankan. Sedangkan Thailand yang baru mendirikan Deposit Insurance Agency pada awal 2008 masih memberlakukan tahapan penjaminan penuh pada saat ini.

Melihat pemberlakuan penjaminan penuh di negara-negara tetangga tersebut, kemudian muncul pandangan bahwa penjaminan sebesar Rp 2 Milyar per nasabah per bank yang mulai diberlakukan pada 13 Oktober 2008 menjadi tidak lagi memadai, sehingga memunculkan gagasan untuk memberlakukan penjaminan penuh di negara kita. Berikut ini beberapa pandangan yang melatar-belakangi gagasan untuk mendukung serta pandangan yang tidak mendukung pemberlakuan penjaminan penuh tersebut.

PROS

Usulan untuk memberlakukan penjaminan penuh terutama didasari oleh kekhawatiran bahwa nasabah kita akan terdorong untuk memindahkan dananya ke negara-negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura. Berdasarkan data per akhir Agustus 2008, dengan penjaminan sebesar Rp 2 Milyar jumlah simpanan yang dijamin hanya meliputi sekitar 60% dari seluruh simpanan yang ada pada perbankan. Dengan kata lain, apabila seluruh simpanan yang ada pada perbankan pada saat ini berjumlah Rp 1.500 Triliun, maka sebanyak 40% diantaranya atau sekitar Rp 600 Triliun berpotensi untuk terbang ke luar negeri.

Potensi dana tersebut apabila dipindahkan separuhnya saja ke luar negeri akan dapat menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya permasalahan likuiditas tersebut berpotensi mempunyai efek berantai kepada bank-bank lain, sehingga pada akhirnya sistem perbankan kita secara keseluruhan juga akan dapat mengalami permasalahan. Berkaca pada pengalaman krisis tahun 1997/1998, upaya menanggulangi krisis memerlukan biaya yang relatif sangat besar apabila dibandingkan dengan biaya untuk mencegahnya.

Pemberlakuan penjaminan penuh menurut beberapa pihak sebagaimana dimuat di media massa, juga akan dapat menurunkan cost of fund. Dengan penjaminan penuh, pengelola bank tidak akan terlalu “disibukkan” dengan urusan mencari dan mengelola sumber pendanaan. Nasabah penyimpan akan berapa pada posisi sama saja (indifference) untuk menempatkan dananya di Bank A atau Bank B, karena dimanapun ditempatkan semua simpanannya akan dijamin. Apalagi premi penjaminan yang dibayarkan kepada LPS menggunakan flat rate premium, di mana bank yang sehat maupun yang kurang sehat membayar tingkat premi yang sama. Dengan cost of fund yang relatif lebih rendah, beberapa pengelola bank telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan bunga kredit lebih rendah 2% sampai 3% jika penjaminan penuh diberlakukan. Penurunan bunga kredit tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor riil sehingga PHK dapat dicegah dan angka pengangguran dapat diturunkan.

Berita dibatalkannya upaya penyelamatan Bank Indover oleh Bank Indonesia oleh sementara pihak dikhawatirkan akan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan kita. Beberapa bank di dalam negeri diberitakan mempunyai dana di Bank Indover, namun secara keseluruhan hanya 1 s.d 2 trilyun rupiah dan diperkirakan tidak akan mengganggu bank yang bersangkutan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dampak samping dari penutupan bank tersebut dan kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menyebarkan rumors mengenai kondisi perbankan kita. Terlebih lagi pada saat ini perbankan kita juga mendapat tekanan dari melemahnya nilai tukar rupiah.

CONS

Pandangan untuk mempertahankan penjaminan sebesar Rp 2 Milyar dan tidak mendukung pemberlakuan penjaminan penuh didasari oleh kenyataan masih stabilnya jumlah simpanan yang ada pada perbankan kita. Selain itu, beberapa pejabat menyatakan bahwa perbankan kita masih dalam kondisi sehat dan stabil yang ditunjukkan dari angka kecukupan modal (CAR) rata-rata industri, profitabilitas, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini juga belum terlihat tanda yang menunjukkan perpindahan dana secara besar-besaran dari nasabah penyimpan di dalam negeri ke perbankan di luar negeri. Perpindahan dana ke luar negeri tersebut mungkin telah terjadi namun dapat berasal dari dana penjualan saham di bursa efek, redemption reksadana, pembatalan kontrak asuransi jiwa, atau dari sumber lain.

Bagi nasabah penyimpan, keputusan pemindahan dana ke luar negeri tersebut tentunya juga mempertimbangkan banyak hal bukan hanya faktor keamanan saja, misalnya memperhitungkan kemudahan bertransaksi atau tingkat hasil yang diperoleh. Sebagaimana kita ketahui, suku bunga yang ditawarkan perbankan kita masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan perbankan di negara tetangga kita. Selain itu, bagi nasabah yang menjadikan simpanannya sebagai jaminan atau fasilitas untuk mendapat kredit dari suatu bank, juga tidak akan mudah memindahkan dananya.

Berdasarkan data pada akhir bulan Agustus 2008, jumlah rekening simpanan bersaldo lebih dari Rp 2 milyar hanya sekitar 62 ribu rekening (o,o8% dari sekitar 81 juta rekening), meskipun dari segi nominal meliputi 40% dari jumlah seluruh simpanan yang ada pada perbankan. Sebagian rekening tersebut dapat diduga merupakan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan/Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Yayasan, Koperasi, Perguruan Tinggi, atau perusahaan swasta yang seluruh kegiatan/transaksinya berada di dalam negeri sehingga diperkirakan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke luar negeri. Apabila premis tersebut benar, potensi dana yang dapat dipindahkan ke luar negeri akan jauh dibawah proporsi 40% tersebut.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemberlakuan penjaminan penuh adalah potensi timbulnya moral hazard para bankir dan nasabah yang dalam jangka panjang akan merugikan perbankan itu sendiri. Penjaminan penuh akan lebih memberi insentif bagi pengelola/pemilik bank untuk mengambil risiko yang lebih besar. Apalagi pada saat ini LPS belum memberlakukan sistem pengenaan premi berbasis risiko masing-masing bank. Jika tindakan lebih berisiko tersebut menghasilkan keuntungan maka akan dinikmati sendiri oleh pengelola/pemilik bank, sebaliknya jika tindakan tersebut menyebabkan kebangkrutan bank maka sudah ada pihak lain yang akan menjamin. Sebagai gambaran, dalam kasus penutupan BPR beberapa tahun terakhir umumnya disebabkan oleh penyelewengan (fraud) yang dilakukan oleh pemilik/pengelola bank yang bersangkutan, hal tersebut dikhawatirkan akan makin meningkat jika penjaminan penuh diberlakukan.

Sedangkan bagi nasabah, pemberlakuan penjaminan penuh akan dapat menyebabkan mereka tidak terdorong untuk memperhatikan kondisi bank sehingga tidak menumbuhkan disiplin pasar yang merupakan unsur penting dalam mendukung tata kelola perbankan. Insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar bagi pengelola/pemilik bank, serta keengganan nasabah penyimpan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi bank tempat mereka menempatkan dananya, dalam jangka panjang akan dapat menyebabkan perbankan menjadi rentan terhadap permasalahan sistemik.

Fat Finger Error & Rouge Trader

2008-07-02T00:35:00.000-07:00

Pada bulan Pebruari 2008 yang lalu hampir semua koran tanah air memuat berita mengenai pengenaan sanksi denda sebesar Rp100 Juta oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada JP Morgan Securities Indonesia terkait dengan kesalahan input harga saham. Pada pukul 15.11.57 WIB hari Jumat tanggal 15 Februari 2008, total nilai transaksi di pasar negosiasi BEI dengan cara tutup sendiri (bukan reguler) melonjak sangat tajam. Usut punya usut ternyata terjadi kekeliruan input harga saham Bakrie & Brothers (BNBR) oleh seorang dealer JP Morgan Securities Indonesia dari yang seharusnya harga per saham diinput dalam rupiah penuh sebesar Rp362 oleh trader tersebut diinput dengan menambahkan angka desimal menjadi Rp362,0287.

Sistem yang digunakan oleh BEI, Jakarta Automatic Trading System (JATS), tidak mengenal tanda koma atau sistem desimal, sehingga angka Rp362,0287 tersebut oleh sistem komputer BEI dikenali sebagai tujuh digit tanpa desimal atau dibaca sebagai Rp3.620.287,-. Kontan saja nilai transaksi yang seharusnya sebesar Rp 362 kali 10 juta lembar (20.000 lot) atau sebesar Rp3,62 Miliar dalam sistem tercatat menjadi sebesar Rp36,2 Triliun.

Dalam industri jasa keuangan, kejadian salah ketik, salah pencet, atau salah input yang dapat menimbulkan risiko kerugian sering disebut dengan “fat finger error”. Istilah kesalahan si tangan gemuk tersebut kalau ditelusuri dapat berasal dari kecenderungan desain tuts pada keyboard pc, laptop, hp, pda, dan sejenisnya yang menjadi lebih kecil dan lebih sensitif sehingga seringkali menimbulkan salah pencet atau kepencet dua tuts pada saat yang bersamaan.

Kejadian fat finger error yang paling menggemparkan dan memalukan terjadi di Jepang pada bulan Desember 2005. Seorang trader Mizuho Securities menerima order jual 1 lembar saham J-Com dengan harga ¥610.000 per lembar, tetapi trader tersebut justru melakukan penjualan 610.000 lembar saham J-Com dengan harga seluruhnya sebesar ¥1. Meskipun seluruh saham J-Com yang diperdagangkan di Tokyo Stock Exchange (TSE) hanya sebanyak 14.000 lembar, sistem pada TSE tidak mengenali keanehan tersebut dan tetap mengeksekusi penjualan tersebut. Kesalahan tersebut mengakibatkan Mizuho Securities mengalami kerugian sebesar ¥27 Miliar atau sekitar US$225 Juta. Sebagai imbas peristiwa tersebut, President TSE, Takuo Tsurushima; Managing Director Bursa, Sadao Yoshino, bersama dengan Kepala Sistem Informasi, Yasuo Tobiyama mengundurkan diri dari jabatannya.

Beberapa perusahaan sekuritas besar yang mendapat rejeki nomplok dari kesalahan tersebut seperti Lehman Brothers, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, dan Nomura Securities bersedia menyisihkan keuntungan yang didapat ke dalam suatu fund yang akan digunakan untuk mendanai riset guna mencegah kejadian serupa terulang. Sebagian yang lain termasuk UBS yang mendapat keuntungan paling besar, tidak mau menyisihkan keuntungannya. Untuk yang terakhir ini Menteri Keuangan Jepang menyebutnya sebagai “Kajiba Dorobo” istilah untuk para penjarah yang suka mengambil harta dari rumah yang terbakar. Beberapa kasus fat finger error yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Apendix 1.

Rouge Trader

Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008, Societe Generale Bank membuat iklan di beberapa media massa yang menyatakan permintaan maaf kepada seluruh pemegang saham berkaitan dengan kerugian sebesar €4,9 Miliar (sekitar Rp66,4 Triliun) akibat pembobolan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri, Jerome Kerveil (31 tahun). Societe Generale Bank merupakan bank terbesar kedua di Prancis setelah BNP Paribas, yang didirikan oleh Napoleon III pada tahun 1864 atau saat ini bank tersebut telah berusia 144 tahun.

Sebagai trader pada Societe Generale Bank, Jerome Kerveil menggunakan transaksi yang sederhana tetapi dilakukan dengan teknik yang bervariasi dan sangat canggih. Kerveil juga bisa menutupi transaksi fiktifnya sehingga tidak terdeteksi oleh sistem keamanan bank yang sudah dibuat berlapis. Kerugian yang diakibatkan oleh ulah Kerveil tersebut memecahkan rekor jumlah kerugian yang dialami Barings Bank akibat kecurangan yang dilakukan oleh Nick Leeson, general manager Barings Bank di Singapura. Barings Bank mengalami kerugian sebesar £860 juta (sekitar Rp12,8 triliun) yang menyebabkan bank yang telah berusia 230 tahun tersebut kolaps pada tahun 1995.

Pada awalnya Nick Leeson menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar bagi Barings Bank dari transaksi derifative dan future. Namun ketika mulai mengalami kerugian, Leeson menggunakan rekening fiktif untuk menyembunyikan transaksinya. Mengingat Leeson melakukan sendiri setlemen atas setiap transaksi yang dibuatnya, kecurangan tersebut dapat ditutupi dalam jangka waktu yang lama sampai akhirnya Leeson keluar dari Barings Bank pada tahun 1995. Kerugian yang disebabkan oleh Nick Leeson telah menyebabkan Barings Bank bangkrut dan pada akhirnya dijual kepada ING Group dengan harga hanya £1.

Nick Leeson dan Jerome Kerveil sering disebut sebagai rouge trader atau pedagang licik, meskipun keduanya mempunyai motivasi yang berbeda. Menurut teman-temannya, Kerveil tidak menikmati uang hasil kelicikannya dan sepertinya hanya puas dengan “keberhasilannya” membobol sistem di perusahaannya. Beberapa kasus rouge trader yang menyebabkan kerugian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Apendix 2.

Manajemen Risiko

Kerugian yang timbul dari fat finger error dan rouge trader dari sudut pandang manajemen risiko termasuk dalam skope risiko operasional. Menurut Basel II, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya prosedur internal, manusia, sistem informasi, atau kejadian eksternal. Sedangkan ditinjau dari seberapa sering kejadiannya (frequency) dan seberapa besar kerugiannya (severity), risiko operasional dapat dikelompokan menjadi 4 : LFLS, HFLS, LFHS, dan HFHS (L=Low, H=High, F=Frequency, dan S=Severity).

Risiko yang masuk dalam kelompok 1 (LFLS) tidak layak dikelola karena biaya pengelolaannya akan lebih besar dibandingkan dengan potensi risiko kerugian yang dapat dimitigasi. Risiko pada kelompok 2 (HFLS) sering disebut sebagai expected loss mengingat peristiwanya sering terjadi dan jumlah kerugiannya dapat diestimasi. Sebaliknya risiko pada kelompok 3 (LFHS) disebut sebagai unexpected loss karena peristiwanya jarang terjadi tetapi jumlah kerugiannya berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Sedangkan risiko pada kelompok 4 (HFHS) berada diluar kemampuan perusahaan untuk mengelolanya sehingga harus dihindari melakukan bisnis yang mempunyai risiko pada kelompok ini (avoidance).

Dalam kejadian sesungguhnya seringkali satu peristiwa dapat disebabkan oleh lebih dari satu penyebab atau disebut sebagai boundary events. Risiko kerugian yang dialami oleh JP Morgan Securities Indonesia, Mizuho Securities, Barings Bank, dan Societe Generale Bank secara kasat mata dapat dikategorikan sebagai risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia. Namun untuk dua kasus yang terakhir penyebab yang lebih dominan sebenarnya berasal dari kegagalan atau tidak memadainya prosedur internal di masing-masing bank untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh para rouge trader.

Untuk memitigasi risiko operasional yang berasal dari faktor manusia dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan masing-masing pegawai. Selain itu perlu dibuat kondisi dan suasana kerja yang kondusif, termasuk remunerasi yang menarik. Sedangkan potensi risiko yang berasal dari kegagalan atau kurang memadainya prosedur internal dapat dimitigasi dengan melakukan review secara periodik terhadap setiap prosedur operasi standar untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah bagi terjadinya pelanggaran.

Apendix 1 : Fat Finger Error Cases

In September 1997, London Stock Exchange staff were puzzled when a firm entered three buy orders within an hour for 989,529 shares Zeneca shares. The orders were worth a combined £21m, or three times normal market size at the time. When the LSE queried the order, it was discovered the trader had entered Zeneca’s number, the six-figure code used by the exchange to identify stocks, instead of the volume. Assuming the trader had intended to buy Zeneca at its normal market size, his error would have cost £60m.
--------------------------------------------------------------
In October 1998, an incident that involved Solomon Brothers selling 10,000 futures contracts on French derivatives exchange Matif and losing several million dollars drove it to demand an independent audit to investigate faulty hardware or software. The audit revealed the error had been caused by a trader leaning his elbow on his keyboard’s F12 button, the “instant sell” key. This meant Salomon had entered an order for 14,500 contracts in the 10-year French government bond, of which 10,000 were met by counterparties. Salomon was thought to be considering action against its software suppliers, GL, for not supplying an up-to-date version of its software.
--------------------------------------------------------------
In May 2001, a Lehman Brothers dealer in London wiped £30bn off the FTSE when he inadvertently ordered sales of shares in blue-chip companies such as BP and AstraZeneca that were 100 times larger than intended. He keyed in £300m for a trade which should have been £3m, causing a 120-point drop in the FTSE 100 and a £20,000 fine for Lehman Brothers.
--------------------------------------------------------------
In October 2002, a trader at the US bank Bear Stearns was blamed for a 100-point drop in the Dow Jones after he entered a $4bn sell order instead of the intended $4m order. More than $600m of stock changed hands before the mistake was detected and was blamed for much of the day’s 183-point slump in the index, according to sources. Bankers said: “You can put in one extra zero by accident but to put in three extra zeros is three fat fingers and that’s pretty stupid.”
--------------------------------------------------------------
In September 2006, a Bank of America trader’s keyboard was set up to execute an order when the senior trader gave the signal – he just had to press enter. However, he failed to notice an errant rugby ball thrown in his direction, which landed on his keyboard and executed the $50m trade ahead of schedule. The ball thrower, a graduate trainee, was given a severe reprimand but no further action was taken.
--------------------------------------------------------------
In May 2007, a Morgan Stanley trader cost the US bank $300,000 in fines from the New York Stock Exchange for running an order worth $10.8bn instead of $10.8m. The trader entered an agency order to buy 100,000 units to cover a short position. However, the tool he used had a built-in multiplier of 1,000 so when he typed in 100,000, he created a basket valued at $10.8bn instead of $10.8m.

Apendix 2 : Rouge Trader Cases

In 1984, Toshihide Iguchi began trading U.S. government bonds at Daiwa Bank’s New York branch office. By 1989, he had lost more than $575 million. Iguchi covered his losses by selling bonds the branch was holding in custodial accounts and then falsifying the records. By the time that Iguchi’s fraudulent activity was disclosed in 1995, he had accumulated $1.1 billion in unauthorized trading losses. Subsequently, Daiwa Bank was fined heavily, and the Federal Reserve ordered it to end all of its operations in the United States.
--------------------------------------------------------------
In 1993, John Rusnak was hired by Allfirst Financial Inc. (“Allfirst”), the Baltimore-based subsidiary of Allied Irish Bank. Rusnak was hired to conduct an arbitrage trading strategy between foreign exchange options and the spot and forward markets. He claimed that he could make money by running a large options book hedged in the cash markets. In reality, however, his trading was directional and he sustained substantial losses at some point in 1997 by betting mainly on the Japanese yen. Rusnak hid his losses over several years by using fictitious options contracts. In addition, he manipulated the firm’s Value at Risk (“VaR”) calculation – the primary measure used by Allfirst to monitor his trading. It took until 2002 before routine checks finally uncovered the true extent of the firm’s exposure. By that time, Rusnak had vastly exceeded his trading limit, secretly betting $7.5 billion of firm capital on the yen rising against the dollar.
--------------------------------------------------------------
From a period beginning in November 1991 through March 1994, Joseph Jett, the former head of Kidder’s government trading desk, conjured up $350 million in phantom profits in a scheme to mask $100 million in losses. Jett was a fixed income trader who was involved in exchanging Treasury securities known as “STRIPs” for whole bonds (or “recon” transactions). He also entered trading contracts that involved the future exchange of STRIPs for bonds. It was through these forward contracts that Jett was able to conceal his trading losses, by extending them again and again and recording phantom profits. He was able to perpetrate this fraud by exploiting a weakness in Kidder’s trading and accounting systems, which recognized a profit in connection with recons entered for settlement more than one business day forward.
--------------------------------------------------------------
Sumitomo Corp. disclosed a $2.6 billion loss in 1996 on copper trades. The Japanese firm blamed unauthorized trades by its chief copper trader, Yasuo Hamanaka, who was known as ``Mr. Copper'' in the markets because of his aggressive trading. Hamanaka was sentenced to eight years in prison in 1998.
--------------------------------------------------------------
US energy giant Enron collapsed in 2001 with numerous concealed debts and financial irregularities, in the biggest ever biggest bankruptcy case for a bluechip company. Jeffrey Skilling, Enron’s former chief executive, was sentenced to 24 years and four months in prison for orchestrating the fraud and conspiracy that destroyed the giant energy trader. Kenneth Lay, Enron’s former chairman, was found guilty on all six accounts he faced, but avoided jail after he died of a heart attack.
--------------------------------------------------------------
Calisto Tanzi, head of dairy corporation Parmalat and once an Italian success story, collapsed in 2003 after a series of financial and accounting frauds. In 2005 it was charged with market-rigging. In a scandal dubbed “Europe’s Enron”, Parmalat eventually revealed debts of €14bn, eight times greater than it had claimed when it filed for bankruptcy.
--------------------------------------------------------------
US conglomerate Tyco International suffered a comparable scandal when an audit found hidden losses estimated as high as $10bn. Dennis Kozlowski, the company’s former chief executive, and Mark Swartz, the former finance chief, were convicted in 2005 of looting the company and are now serving jail terms of up to 25 years.
--------------------------------------------------------------
The hedge fund Amaranth Advisors collapsed after it lost more than $6bn from the bad natural gas contracts, largely due to a 32-year-old energy trader Brian Hunter, who tried to manipulate gas futures contracts on the NYME.

Pelajaran Dari Northern Rock

2008-07-02T00:15:00.000-07:00

Bagi para pengemar Liga Inggris tentu sering melihat tulisan Northern Rock di kaos pemain yang sedang berlaga maupun di papan reklame pinggir lapangan. Northern Rock adalah nama sebuah bank yang menjadi sponsor utama klub sepakbola Newcastle “the Magpies” United dengan nilai kontrak sebesar 5,1 juta Poundsterling.

Northern Rock merupakan satu dari banyak bank di dunia yang mengalami kerugian yang besar akibat krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat. Akibat hal tersebut, Northern Rock mengalami kesulitan likuiditas karena bank lain enggan meminjamkan dananya di money market. Akhirnya Northern Rock meminta bantuan fasilitas lender of the last resort dari Bank of England.

Setelah berkonsultasi dengan FSA dan the Treasury (Departemen Keuangan) sesuai MOU Tripartite, Bank of England memberikan fasilitas lender of the last resort (di Inggris disebut Liquidity Support Facility /LSF) pada tanggal 13 September 2007. Berita pemberian LSF kepada Northern Rock ternyata justru menyebabkan nasabah menjadi panik dan secara bersama-sama menari dananya (rush). Dalam 2 hari saja (Jumat-Sabtu /14-15 September 2007) dana yang ditarik nasabah mencapai 2 miliar Poundsterling.

Untuk menghentikan kepanikan nasabah, the Treasury akhirnya mengumumkan pemberian jaminan terhadap seluruh kewajiban Northern Rock (simpanan dan unsecured credit) pada tanggal 18 September 2007. Penjaminan simpanan yang “sebenarnya” berlaku di Inggris (Financial Services Compensation Scheme) menggunakan co-asuransi yakni simpanan pada satu bank dengan saldo sampai 2.000 Poundsterling dijamin 100%, sedangkan 33.000 Poundsterling berikutnya dijamin hanya 90%, selebihnya tidak dijamin.Kejadian di atas dapat dijadikan pelajaran bagi kita setidaknya untuk 2 hal, yakni:

Pertama, selama ini sering dipahami bahwa fasilitas lender of last resort umumnya diberikan untuk bank yang mengalami bank runs atau rush. Dalam kasus Northern Rock, pemberian fasilitas LoLR justru yang mengakibatkan terjadinya bank runs.Selain mempunyai fungsi penjaminan simpanan nasabah bank, LPS juga melaksanakan fungsi penyelamatan (resolusi) bank gagal. Informasi mengenai pelaksanaan resolusi pada suatu bank gagal jika tidak dikelola dengan baik juga dapat berpotensi menimbulkan kepanikan nasabah yang justru akan kontraproduktif dengan upaya penyehatan bank gagal tersebut.

Kedua, apabila nasabah telah mengalami kepanikan, pemberian penjaminan simpanan terbatas yang lazim diterapkan di banyak negara tidak akan cukup untuk mencegah mereka untuk menarik dananya dari sistem perbankan. Dalam kasus Northern Rock, untuk mengatasi kepanikan nasabah Pemerintah Inggris akhirnya memberikan penjaminan penuh terhadap seluruh kewajiban Northern Rock.Dalam UU LPS, salah satu syarat nilai simpanan yang dijamin dapat diubah (ditingkatkan) apabila terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.

Dalam hal terjadi penarikan dana dalam jumlah besar pada hanya satu bank, apakah dapat digunakan sebagai alasan untuk menaikkan nilai simpanan yang dijamin pada hanya bank tersebut atau dapat pula digunakan alasan untuk menaikkan nilai simpanan yang dijamin pada seluruh bank

Si Brodin, Si Teller, dan Simpanannya

2008-07-01T23:35:00.000-07:00

Tidak seperti biasanya pagi itu si Brodin bangun pagi dan bergegas pergi ke kantor bank tempat dia menyimpan uangnya. Ketika sampai di kantor bank suasana masih sepi, langsung saja si Brodin menuju ke konter yang baru saja dibuka. Si Teller tersenyum manis menyambut kedatangannya dan menanyakan apa yang bisa dibantu, selanjutnya terjadi dialog sebagai berikut:

Brodin : Mbak, kemarin saya liat di TV ada bapak-bapak bilang kalo simpanan di bank yang dijamin hanya sebesar Rp100 juta. Apa sih maksudnya?

Teller : Benar Pak, sejak tanggal 22 Maret 2007 simpanan yang dijamin LPS hanya sebesar Rp100 juta per nasabah per bank. Jadi apabila bank tempat Bapak menyimpan dicabut izin usahanya dan Bapak mempunyai rekening tabungan, giro, dan deposito di bank tersebut, maka untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin saldo ketiga rekening Bapak tersebut dijumlahkan dan yang dijamin maksimal hanya Rp100 juta.

Brodin : Dijamin LPS? LPS itu binatang apa ya Mbak?

Teller : LPS adalah badan hukum independen, transparan, dan akuntable yang dibentuk Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS diberi mandat untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

Brodin : Apa semua bank menjadi peserta penjaminan LPS?

Teller : Benar Pak. Semua bank umum dan BPR yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS, kecuali Badan Kredit Desa.

Brodin : Apa tandanya suatu bank itu menjadi peserta penjaminan LPS?

Teller : Bank peserta penjaminan diwajibkan memasang stiker kuning yang berisi tulisan bank peserta penjaminan LPS. Tapi kalo tidak ada stiker bukan berarti tidak menjadi peserta penjaminan LPS, mungkin saja belum dapat jatah kiriman stiker dari LPS atau belum sempat dipasang.

Brodin : Apa semua produk yang dipasarkan bank dijamin LPS?

Teller : Tidak Pak. LPS hanya menjamin produk bank yang berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Produk lain yang juga dipasarkan bank misalnya reksadana, asuransi, obligasi ritel (ORI), kustodian, atau safe deposit box tidak dijamin LPS.

Brodin : Bagaimana dengan simpanan dalam valuta asing?

Teller : Simpanan dalam valuta asing termasuk yang dijamin oleh LPS, namun pembayaran klaim penjaminannya akan dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Brodin : Bagaimana kalo saya mempunyai simpanan di beberapa bank?

Teller : Simpanan Bapak di beberapa bank tersebut dijamin terpisah namun jumlah yang dijamin di masing-masing bank maksimal sebesar Rp100 juta per nasabah.

Brodin : Bagaimana kalo saya mempunyai simpanan di beberapa kantor cabang dari satu bank?

Teller : Simpanan Bapak di beberapa kantor cabang dari satu bank tersebut dijumlahkan dan jumlah yang dijamin di bank tersebut maksimal hanya sebesar Rp100 juta per nasabah.

Brodin : Bagaimana kalo saya mempunyai simpanan di dua atau lebih bank, kemudian bank-bank tersebut melakukan merger atau penggabungan usaha?

Teller : Penjamin simpanan di beberapa negara lazimnya menetapkan kebijakan untuk menjamin secara terpisah simpanan nasabah yang ditempatkan pada masing-masing bank sebelum merger sampai jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau sampai jatuh tempo. Grace period tersebut diberikan untuk memberi kesempatan nasabah menyesuaikan jumlah simpanannya pada bank hasil merger.

LPS tidak mengatur adanya pemberian grace period tersebut, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS pada bank hasil merger maksimal tetap sebesar Rp100 juta per nasabah.

Brodin : Kenapa yang dijamin LPS kok maksimal hanya Rp100 juta?

Teller : Salah satu tujuan penjaminan simpanan adalah melindungi kepentingan nasabah kecil karena mereka dipersepsikan tidak mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisis kesehatan bank sehingga menjadi sensitif terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang mudah menyulut kepanikan dan bank runs. Dengan sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehinga bank runs diharapkan dapat dicegah.

Selain itu, berdasarkan data distribusi simpanan yang ada pada industri perbankan kita, rekening bersaldo sampai dengan Rp100 juta telah mencakup lebih dari 98% rekening. Oleh karena itu, penjaminan simpanan maksimal Rp100 juta telah melindungi mayoritas nasabah.

Brodin : Oo begitu. Bagaimana kalo misalnya simpanan saya di satu bank Rp500 juta, trus yang dijamin LPS kan hanya Rp100 juta. Apa saya bisa membeli tambahan penjaminan untuk simpanan saya yang Rp400 juta?

Teller : Tidak bisa Pak, jumlah simpanan yang dijamin LPS berlaku sama untuk semua bank dan untuk semua nasabah. Jadi Bapak tidak bisa membeli tambahan penjaminan untuk simpanan di atas jumlah yang dijamin LPS.

Brodin : Kalo begitu, apa ada cara yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan jumlah simpanan yang dijamin?

Teller : Sesuai ketentuan yang berlaku, ada beberapa cara yang dapat Bapak lakukan. Pertama, karena penjaminannya per nasabah per bank Bapak dapat memecah simpanan dengan saldo sampai Rp100 juta pada beberapa bank, tetapi cara ini akan merepotkan jika simpanan Bapak ratusan juta apalagi jika milyaran rupiah.

Kedua, Bapak dapat membuka rekening untuk kepentingan pihak lain misalnya istri, anak, atau pembantu karena untuk masing-masing pihak atau beneficiary tersebut jumlah simpanan yang dijamin diperhitungkan terpisah. Dalam peraturan LPS tidak diatur mengenai hubungan atau kepentingan antara pemilik rekening dengan beneficiary-nya, serta tidak juga dibatasi jumlah beneficiary dalam satu rekening.

Brodin : Saya kok pernah dengar kalo simpanan nasabah yang masih satu keluarga atau yang alamatnya sama dijumlahkan?

Teller : Itu mungkin dilakukan untuk keperluan lain, misalnya untuk kepentingan perpajakan. Instansi pajak melihat satu keluarga itu satu subyek pajak, sehingga dalam rangka perhitungan pajak simpanan milik keluarga tersebut baik yang ada pada rekening tunggal, rekening gabungan, atau rekening untuk kepentingan anggota keluarga yang lain dijumlahkan.

Brodin : Oo begitu. Mbak, apa masih ada cara lain lagi untuk meningkatkan jumlah simpanan yang dijamin?

Teller : Sebenarnya sih masih ada Pak, tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalo saya yang ngasih tau! Janji?

Brodin : Iya deh, saya janji, sumpah!

Teller : Begini Pak, LPS juga menjamin simpanan dalam bentuk sertifikat deposito. Sebagaimana kita tahu, sertifikat deposito dan negotiable certificate of deposit (ncd) itu merupakan instrumen simpanan atas unjuk yang dapat dipindah-tangankan. Bank akan membayar kepada siapapun yang membawa sertifikat tersebut pada saat jatuh tempo, atau dalam hal bank telah dicabut izin usahanya LPS yang akan membayar klaim penjaminannya.

Bapak dapat membeli beberapa sertifikat deposito atau ncd dengan nominal masing-masing Rp100 juta. Apabila bank penerbit sertifikat deposito Bapak dicabut izinnya, Bapak tinggal menyuruh beberapa orang untuk mencairkan sertifikat deposito atau ncd tersebut.

Brodin : Lhoo, apa tidak ada aturan yang mensyaratkan pemindah-tanganan sertifikat deposito tersebut harus melalui jual-beli atau aturan yang mewajibkan pemilik sertifikat yang baru harus melapor ke bank penerbit?

Teller : Setahu saya, tidak ada Pak? Bank hanya memegang bonggol sertifikat deposito yang akan dicocokan dengan sertifikat deposito yang dimiliki nasabah. Apabila cocok dan sertifikat deposito tersebut statusnya tidak diblokir, maka bank akan membayarnya.

Brodin : Ooo, jadi kalo misalnya saya menghibahkan sertifikat deposito saya kepada anak, istri, teman, tetangga, atau karyawan; atau kalo saya menyedekahkan sertifikat deposito saya kepada pengemis, dan kemudian mereka mencairkannya pada saat jatuh tempo, boleh dong?

Teller : Boleh aja!

Brodin : Bagaimana kalo misalnya sertifikat deposito saya dicolong maling tetapi saya ikhlaskan tanpa saya laporkan kehilangan tersebut ke polisi atau ke bank penerbit untuk diblokir, boleh dong malingnya mencairkan klaim penjaminan dari LPS jika bank penerbitnya dicabut izin usahanya?

Teller : Boleh aja, kalo malingnya brani!

Brodin : Oo begitu. Trus, apa semua simpanan yang ditempatkan oleh nasabah di bank otomatis dijamin LPS.

Teller : Benar, setiap simpanan yang ditempatkan nasabah pada bank peserta penjaminan secara otomatis dijamin oleh LPS. Bank lah yang menjadi peserta penjaminan. Nasabah tidak perlu mendaftarkan simpanannya atau membayar premi penjaminan agar simpanannya dijamin LPS. Akan tetapi, tidak semua simpanan dibayar klaim penjaminannya. LPS hanya akan membayar klaim penjaminan terhadap simpanan nasabah yang dinyatakan layak bayar berdasarkan hasil verifikasi.

Brodin : Wah, syarat apa lagi itu?

Teller : Klaim penjaminan atas simpanan Bapak dinyatakan tidak layak bayar apabila tidak tercatat pada bank; memiliki bunga melebihi maksimum suku bunga penjaminan, atau Bapak mempunyai kredit macet yang jumlahnya melebihi saldo simpanan Bapak.

Brodin : Kalo begitu, bagaimana caranya nasabah tahu kalo simpanannya tercatat di bank dan bunganya tidak melebihi suku bunga penjaminan?

Teller : Untuk mengetahui simpanannya tercatat di bank, nasabah perlu melakukan beberapa upaya.

Cara praktis yang dapat dilakukan nasabah, misalnya : untuk simpanan dalam bentuk giro, nasabah diharapkan rajin meminta copy rekening koran; untuk simpanan dalam bentuk tabungan, nasabah diharapkan rajin ngeprint buku tabungannya, kalo bisa ngeprintnya di kantor cabang lain bukan kantor cabang tempat melakukan setoran, atau rajin melihat informasi saldo lewat ATM.

Untuk simpanan dalam bentuk deposito memang agak lebih repot, nasabah harus memastikan sertifikat depositonya asli dan ditandatangani pihak yang berwenang, memastikan setoran dananya ke rekening bank, serta menyimpan bukti setoran dana berupa bukti setor tunai, bukti pemindah-bukuan, atau bukti transfer.

Sedangkan untuk memastikan apakah suku bunga simpanannya tidak melebihi suku bunga penjaminan, nasabah perlu melihat apakah bunga yang tertulis di bilyet deposito tidak melebihi suku bunga penjaminan yang berlaku pada saat bilyet tersebut diterbitkan. Untuk deposito yang diperpajang secara otomatis, nasabah perlu secara periodik menanyakan kepada bank berapa suku bunga depositonya untuk memastikan suku bunga tersebut tidak melebihi suku bunga penjaminan.

Namun perlu dipahami bahwa meskipun upaya-upaya tersebut di atas telah dilakukan nasabah, tidak menjamin 100% simpanan nasabah tersebut pasti merupakan simpanan yang layak bayar.

Brodin : Wah kok jadi repot banget ya, katanya LPS bertujuan melindungi kepentingan nasabah kecil, kok malah bikin syarat-syarat yang rasanya sulit dipenuhi oleh nasabah kecil. Apalagi bank seringkali males menghadapi nasabah kecil yang terlalu resek, banyak nanya, dan banyak permintaan.

Teller : Wah kalo yang itu saya nggak bisa komentar.

Brodin : Ngomong-ngomong, Mbak kok tahu banyak sih mengenai LPS dan program penjaminannya?

Teller : Kalo yang itu sih, karena kebetulan dulu saya pernah jadi karyawan kontrak LPS.

Brodin : Oooooooo...

Teller : Apa Bapak masih punya pertanyaan lagi, atau Bapak mau melakukan traksaksi apa?

Brodin : Nggak ada kok Mbak ...

Teller : Bapak kok banyak nanya, memangnya berapa sebenarnya saldo simpanan Bapak di bank kami?

Brodin : Dulunya sih banyak Mbak, tetapi sekarang cuma tinggal Rp70 ribu.

Teller : Oooooooo...

Brodin : Makasih Mbak atas informasinya .... (sambil ngeloyor pergi dilihatnya sudah lebih dari 12 orang nasabah yang antri di belakangnya).

Cadangan Penjaminan, Tarif dan Dasar Pengenaan Premi

2008-07-01T23:23:00.000-07:00

Seiring turunnya simpanan yang dijamin LPS menjadi maksimal sebesar Rp100 juta per nasabah per bank sejak 22 Maret 2007, timbul pertanyaan apakah tarif premi juga akan diturunkan. Selain itu, muncul pula pandangan bahwa dasar pengenaan premi dari seluruh simpanan tidak adil mengingat tidak seluruh simpanan dijamin.

Semua ketentuan dalam UU LPS sesungguhnya dirancang berlaku dalam kondisi normal, kecuali pentahapan simpanan yang dijamin yang diatur dalam Pasal 100 UU LPS. Pentahapan penjaminan dilakukan untuk memberi kesempatan nasabah yang mempunyai konsern pada penjaminan, menyesuaikan jumlah simpanannya pada satu bank. Hal tersebut mengingat sebelum LPS mulai beroperasi, Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank. Bagi negara yang tidak menerapkan blanket guarantee, jumlah simpanan yang dijamin langsung ditetapkan pada satu angka tertentu, misalnya di Malaysia sebesar RM 60.000 atau di Singapura sebesar SIN$ 20.000.

Dengan demikian, penjaminan maksimal Rp100 juta per nasabah per bank dan tarif premi 0,2% dari seluruh simpanan per tahun merupakan ketentuan yang dirancang berlaku dalam kondisi normal. Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa dasar pemikiran mengenai cadangan penjaminan, tarif dan dasar pengenaan premi.

Cadangan Penjaminan

Disain sistem penjaminan simpanan yang baik mengharuskan adanya mekanisme untuk memastikan tersedianya dana yang cukup (sufficient) dan mudah dicairkan (liquid) untuk membayar klaim penjaminan dan melakukan resolusi bank gagal. Ketidakcukupan cadangan penjaminan dapat menyebabkan tertundanya pembayaran klaim dan/atau pelaksanaan resolusi bank yang berakibat pada meningkatnya biaya kegagalan bank.

Berkenaan dengan hal tersebut, lazimnya penjamin simpanan menetapkan suatu jumlah atau tingkat tertentu cadangan yang dianggap memadai untuk mengantisipasi kebutuhan dana di masa depan (targeted reserve level). Ukuran kecukupan cadangan penjaminan tersebut dapat ditetapkan dalam jumlah (nominal) tertentu; sebagai prosentase dari jumlah simpanan; atau sebagai prosentase dari jumlah simpanan yang dijamin.

Menurut Garcia (1999), cadangan penjaminan yang ditetapkan oleh penjamin simpanan berkisar antara 0,4% sampai dengan 5% dari jumlah simpanan, atau 0,5% sampai 20% dari jumlah simpanan yang dijamin. Sebagai contoh, LPS menetapkan sasaran cadangan penjaminan sebesar 2,5% dari jumlah simpanan, sedangkan penjamin simpanan di Amerika Serikat (FDIC) menetapkan designated reserve ratio (DRR) sebesar 1,25% dari jumlah simpanan.

Dalam menetapkan besarnya sasaran cadangan penjaminan, penjamin simpanan mempertimbangkan banyak faktor, antara lain: besarnya eksposur, efektifitas pengawasan perbankan, efektifitas disiplin pasar, kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, jumlah dan diversitas bank peserta penjaminan, jumlah simpanan pada bank terbesar, prioritas nasabah penyimpan dalam pembagian hasil likuidasi, alternatif pendanaan, dan kebijakan investasi.

Lantas, apa yang akan dilakukan apabila cadangan penjaminan telah mencapai jumlah yang ditargetkan. Sejauh ini, terdapat 2 pendekatan pendanaan penjamin simpanan yang umum digunakan, yakni pendekatan user fee model dan pendekatan mutual agreement model.

Dalam pendekatan user fee model, pemerintah dianggap merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya kegagalan bank. Industri perbankan membayar premi (fee) secara periodik kepada pemerintah atau lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai kompensasi atas keikutsertaannya dalam program penjaminan.

Apabila cadangan penjaminan telah mencapai jumlah yang ditargetkan, kelebihan (surplus) dana tersebut akan disetorkan kepada pemerintah. Sebaliknya apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi untuk membayar klaim penjaminan atau melaksanakan resolusi bank gagal, pemerintah akan menutup semua kekurangannya. Dalam pendekatan ini, premi penjaminan ditetapkan dengan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi oleh Pemerintah dalam jangka panjang (long time horizon).

Bagi industri perbankan, penerapan pendekatan ini akan menghasilkan cost of capital yang relatif lebih rendah karena premi yang dibayar dalam jumlah yang stabil untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kelemahannya, meskipun cadangan penjaminan telah mencapai target, penurunan tarif premi akan sangat tergantung pada persepsi pemerintah terhadap besarnya risiko kegagalan perbankan di masa yang akan datang.

Dalam pendekatan mutual agreement model, pemerintah hanya akan menanggung biaya kegagalan bank yang mempunyai dampak sistemik (systemic failure). Hal tersebut dengan pertimbangan bank gagal yang berdampak sistemik cenderung diselamatkan (too big to fail policy) dengan biaya yang umumnya melampaui kemampuan penjamin simpanan. Sedangkan kegagalan bank yang tidak berdampak sistemik akan ditanggung oleh industri perbankan secara bersama-sama (mutual).

Apabila cadangan penjaminan telah mencapai jumlah yang ditargetkan, bank peserta penjaminan akan mendapat pengurangan tarif premi (rebate) atau bahkan pengembalian premi (refund) jika jumlah simpanan pada perbankan turun. Dana yang berasal dari premi penjaminan tidak pernah masuk ke kantong Pemerintah. Sebaliknya apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi untuk membayar klaim penjaminan atau melaksanakan resolusi bank gagal tidak sistemik, industri perbankan secara bersama-sama akan diminta memberikan tambahan kontribusi untuk menutup kekurangannya (post assesment).

Tarif Premi Penjaminan

Penetapan tarif premi merupakan hal yang sulit namun sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan sistem penjaminan simpanan. Terdapat beberapa metode penetapan tarif premi, salah satunya didasarkan pada pengalaman pembayaran klaim penjaminan di masa lalu (historically loss experience). Metode penetapan tarif premi ini tidak dapat diterapkan pada penjamin simpanan yang baru berdiri. Namun demikian, pengalaman penjamin simpanan di negara lain dengan kondisi dan sistem perbankan yang identik dapat dijadikan acuan.

Metode penetapan tarif premi dengan pendekatan akademik pertama kali diperkenalkan oleh Merton pada tahun 1977. Dalam metode ini dibuat pemodelan untuk menghitung tarif premi yang wajar dengan mengaplikasikan teori harga option Black-Scholes. Nilai pasar aset bank digunakan untuk memprediksi kemungkinan kegagalan bank tersebut. Secara teoritis bank mengalami kegagalan apabila nilai pasar aset bank lebih rendah daripada nilai pasar kewajibannya. Pemodelan ini telah banyak dikembangkan tapi punya kelemahan hanya dapat diterapkan untuk bank yang telah menerbitkan saham dan/atau surat utang di pasar modal.

Metode penetapan tarif premi yang lain adalah menghubungkan tarif premi dengan pencapaian akumulasi cadangan penjaminan yang telah dimiliki. Dalam penjaminan simpanan berlaku procyclical premium. Pada awal pendirian penjamin simpanan atau setelah terjadi pembayaran klaim penjaminan yang besar (setelah krisis), tarif premi menjadi relatif lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena dalam komponen premi dimasukkan proporsi untuk mempercepat pencapaian sasaran cadangan penjaminan.

Pada saat ini dana yang dimiliki oleh LPS sekitar Rp7 triliun yang terdiri dari modal awal sebesar Rp 4 triliun dan cadangan penjaminan sekitar Rp 3 triliun. Jumlah dana tersebut masih jauh dari cadangan penjaminan yang ditargetkan sekitar Rp 32,5 triliun yang merupakan 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan saat ini sekitar Rp1.300 triliun. Merupakan suatu hal yang dilematis, di satu sisi ada pihak yang menyangsikan kemampuan menjamin LPS karena dana yang dimiliki masih relatif kecil dibanding jumlah yang dijamin, sementara di lain pihak ada pula yang menghendaki LPS menurunkan tarif premi penjaminan.

Dalam Pasal 13 UU LPS telah diatur mengenai prasyarat perubahan tarif premi, yakni jika dipenuhi satu atau lebih kondisi berikut: (1) terjadi perubahan jumlah simpanan yang dijamin, (2) akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan, atau (3) terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (eksposure) pada industri perbankan. Menurut penulis pada saat ini belum ada satupun prasyarat yang terpenuhi, sehingga tarif premi tidak ada indikasi akan diubah. Prasyarat yang mungkin dapat dipenuhi dalam waktu yang relatif lebih dekat adalah turunnya tingkat risiko kegagalan pada industri perbankan setelah konsolidasi perbankan dan seluruh pilar API ditegakkan.

Dasar Pengenaan Premi

Dasar pengenaan premi yang lazim digunakan oleh penjamin simpanan terdiri dari 2, yakni berdasarkan jumlah simpanan yang dijamin (insured deposit) atau jumlah simpanan (total deposit). Penerapan jumlah simpanan yang dijamin sebagai dasar pengenaan premi dilatar-belakangi pandangan bahwa jumlah simpanan yang dijamin merupakan eksposure maksimum yang akan menjadi kewajiban penjamin simpanan. Selain itu, bagi bank peserta penjaminan dan masyarakat, perhitungan premi berdasarkan jumlah simpanan yang dijamin lebih mudah dipahami karena adanya korelasi antara dasar pengenaan premi dengan jumlah simpanan yang dijaminkan.

Pandangan tersebut benar jika penjamin simpanan hanya mempunyai fungsi menjamin simpanan. Fungsi penjamin simpanan bervariasi dari hanya sebagai pay box system, risk minimizer system, bahkan ada yang melaksanakan sebagian fungsi pengawasan bank.

Dalam penjaminan LPS, pengenaan premi didasarkan pada jumlah seluruh simpanan. Menurut penulis pilihan tersebut dapat dijelaskan dengan 2 pertimbangan : teoritis dan praktis.

Pertimbangan Teoritis

Selain menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga mempunyai fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya. Fungsi kedua tersebut diaplikasikan dengan melaksanakan resolusi bank gagal baik untuk bank yang berdampak sistemik maupun bank yang tidak berdampak sistemik.

Untuk bank gagal yang berdampak sistemik, dalam UU LPS secara implisit diakomodasi apa yang disebut too big to fail policy, yakni LPS akan melakukan penanganan (penyehatan) bank gagal tersebut dengan mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Desain UU LPS tersebut tidak memberi peluang adanya pencabutan izin usaha bank gagal yang berdampak sistemik. Sehingga meskipun dinyatakan penjaminan maksimal sebesar Rp100 juta, pada dasarnya LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan yang ada pada bank yang berdampak sistemik. Oleh karena itu cukup beralasan kalau pengenaan premi pada bank yang berdampak sistemik tersebut didasarkan pada seluruh simpanan.

Sedangkan resolusi bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan bank gagal tersebut (open bank assistance) atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Dalam pilihan resolusi yang pertama, bank gagal tidak sistemik disehatkan oleh LPS dengan penempatan modal sementara.

Dalam pelaksanaan open bank assistance, yang memperoleh manfaat dari upaya penyehatan tersebut bukan hanya nasabah yang simpanannya dijamin (insured depositors) namun meliputi juga seluruh nasabah penyimpan, bahkan para kreditur. Meskipun pilihan resolusi ini baru akan dilakukan apabila terpenuhi persyaratan tertentu, namun adanya implisit guarantee terhadap seluruh simpanan nasabah bank gagal tersebut cukup menjadi alasan untuk memperluas dasar pengenaan premi menjadi pada seluruh simpanan.

Pertimbangan Praktis

Penggunaan seluruh simpanan sebagai dasar pengenaan premi juga didasari pertimbangan relatif lebih mudah dan praktis dalam perhitungannya. Dalam penjaminan LPS, jumlah simpanan yang dijamin diberlakukan per nasabah per bank. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah simpanan yang dijamin untuk satu nasabah, bank harus menjumlahkan seluruh saldo rekening yang dimiliki nasabah tersebut, kemudian baru dapat ditetapkan berapa jumlah yang dijamin untuk nasabah tersebut. Selanjutnya jumlah simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah dijumlahkan untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin pada bank tersebut.

Kesulitan yang dihadapi dalam proses perhitungan tersebut antara lain belum adanya standarisasi untuk mengidentifikasi nasabah, misalnya nomor identitas tunggal/single identity number yang berlaku secara nasional. Ketiadaan identitas tunggal tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengidentifikasi kepemilikan suatu simpanan. Terlebih lagi apabila penjamin simpanan memberikan perlakuan penjaminan yang berbeda untuk rekening tunggal, rekening gabungan (joint account), dan rekening untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, agar dapat melakukan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin setiap bulan, bank peserta penjaminan harus memiliki sistem informasi dan database yang memadai.

Kendala lain yang juga krusial dalam penetapan jumlah simpanan yang dijamin adalah apabila penjaminan simpanan meliputi juga simpanan atas unjuk (bearer deposit) seperti sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit (NCD). Dalam hal simpanan atas unjuk termasuk jenis simpanan yang dijamin, pada saat perhitungan jumlah simpanan yang dijamin harus diketahui nasabah yang sedang memiliki sertifikat simpanan tersebut. Pada umumnya bank hanya mencatat pembeli pertama sertifikat dan tidak mencatat setiap transaksi pemindahtanganan sertifikat tersebut. Dengan demikian, bank tidak mempunyai informasi mengenai nasabah pemilik sertifikat simpanan tersebut pada setiap akhir bulan.

Anomali

Dalam penjaminan simpanan terdapat beberapa anomali, yakni tidak semua yang dijamin digunakan sebagai dasar pengenaan premi, sebaliknya tidak semua yang dijadikan dasar pengenaan premi dijamin. Beberapa contoh antara lain :
(1) Penjaminan simpanan meliputi pokok dan bunga, namun bunga yang terutang (accrued interest) tidak diperhitungkan sebagai dasar pengenaan premi. Bunga yang terutang umumnya ditempatkan dalam pos kewajiban segera dibayar;
(2) Transfer masuk untuk kepentingan nasabah yang sudah diterima bank pada tanggal pencabutan izin usaha, meskipun belum dibukukan ke rekening simpanan nasabah yang bersangkutan diperlakukan sebagai simpanan dan dijamin; dan
(3) Simpanan yang memperoleh bunga melebihi suku bunga penjaminan tidak dijamin tetapi tetap diperhitungkan sebagai dasar pengenaan premi;

Suku Bunga Penjaminan LPS

2008-07-01T23:18:00.000-07:00

Berdasarkan Guidance for Developing Effective Deposit Insurance Systems”, The Financial Stability Forum (FSF), 2001), disebutkan bahwa ”In some countries, the public policy objectives lead to the exclusion of deposits that carry excessively high interest rates. These deposits may be excluded in order to discourage weak institutions from being able to bid away deposits from stronger, more prudently managed institutions”.

Sebagai aplikasi dari pedoman tersebut, beberapa penjamin simpanan menetapkan maksimum suku bunga penjaminan (reference rate) secara periodik sebagai pembatas antara suku bunga yang wajar dengan yang dianggap berlebihan (excessive). Setidaknya terdapat 2 hal yang ingin dicapai dengan penetapan maksimum suku bunga penjaminan tersebut, yakni mencegah moral hazard bankir dan membatasi eksposure bagi penjamin simpanan.

Tanpa adanya maksimum suku bunga penjaminan, bankir akan mendapat insentif untuk mengerahkan dana masyarakat dengan menawarkan suku bunga yang tinggi sementara biaya kegagalan banknya dialihkan kepada penjamin simpanan. Dalam kasus yang lebih buruk, adanya maksimum suku bunga penjaminan diharapkan dapat mencegah adanya praktek tidak sehat dimana bank bermasalah dapat “menarik” simpanan di bank lain yang sehat dengan menjanjikan suku bunga yang tinggi.

Iming-iming tersebut dapat efektif menarik nasabah untuk mengalihkan dananya karena selain mendapat suku bunga tinggi, simpanannya tetap dijamin. Kondisi terburuk yang terbayangkan adalah terjadi potensi pemindahan dana dalam jumlah besar dari bank yang sehat kepada bank bermasalah. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Beberapa penjamin simpanan hanya menjamin pokok simpanan saja, namun umumnya penjaminan simpanan meliputi pokok dan bunga. Penetapan maksimum suku bunga penjaminan dapat menjadi upaya penjamin simpanan untuk menyeleksi dan membatasi eksposure yang dihadapinya. Tanpa maksimum suku bunga penjaminan, penjamin simpanan harus membayar semua klaim penjaminan simpanan, termasuk yang mempunyai suku bunga tidak wajar, berikut bunga berapapun besarnya.

Suku Bunga Penjaminan Blanket Guarantee

Pada saat penjaminan simpanan masih dilakukan Pemerintah (Januari 1998 sampai dengan 22 September 2005), penetapan maksimum suku bunga penjaminan dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa pada saat penjaminan masih meliputi seluruh kewajiban bank (blanket guarantee), penetapan maksimum suku bunga penjaminan dapat berpengaruh besar pada industri perbankan dan sistem pembayaran. Untuk itu, penetapan maksimum suku bunga penjaminan perlu diselaraskan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank dan otoritas moneter.

Maksimum suku bunga penjaminan dihitung dengan cara menambah atau mengurangi dasar perhitungan suku bunga dengan suatu margin tertentu. Dalam kurun waktu penjaminan blanket guarantee, dasar perhitungan suku bunga untuk simpanan rupiah mengalami beberapa kali perubahan, pada awalnya digunakan suku bunga JIBOR, kemudian suku bunga SBI 3 bulan, dan akhirnya BI Rate.

Besarnya margin yang ditambahkan atau dikurangkan terhadap dasar perhitungan tersebut bervariasi dari waktu ke waktu sesuai kebijakan Bank Indonesia. Besarnya margin yang berlaku untuk suatu periode tertentu ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2001 margin suku bunga simpanan sebesar plus 400 basis poin (SE Nomor 3/19/DPNP, 14 Agustus 2001), sedangkan pada Januari 2005 margin suku bunga simpanan 1 bulan sebesar minus 5 basis poin (SE Nomor 7/2/DPM, 28 Januari 2005).

Suku Bunga Penjaminan LPS

Sejak tanggal 22 September 2005, penetapan maksimum suku bunga penjaminan dilakukan oleh LPS. Hal tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 yang kemudian diganti dengan Pasal 38 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2007.

Ketentuan dalam PLPS tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang mengatur bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c. nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Dalam penjelasan Pasal 19 huruf b tersebut dinyatakan bahwa nasabah penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar diatur dengan Peraturan LPS. Dalam PLPS diatur bahwa nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh suku bunga melebihi maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.

Pengaruh Penetapan Suku Bunga Penjaminan

Penetapan suku bunga penjaminan akan dapat berpengaruh terhadap suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh bank dan kemudian terhadap besarnya biaya dana (cost of fund). Sehingga semakin tinggi suku bunga penjaminan semakin besar pula biaya dana yang diperlukan bank untuk mempertahankan/menarik dana masyarakat.

Bank-bank tertentu dapat memberikan suku bunga simpanan yang relatif lebih rendah karena bank tersebut mempunyai keunggulan kompetitif misalnya dari aspek pelayanan (kantor cabang/ATM yang lebih banyak, atau akses dan transaksi perbankan yang lebih mudah), atau dari aspek keuangan (bank mempunyai likuiditas berlebih atau sumber dana murah yang relatif lebih banyak).

Sebaliknya, bank-bank tertentu memberikan suku bunga deposito yang mendekati atau sama dengan maksimum suku bunga penjaminan karena bank tersebut tidak mempunyai keunggulan untuk mempertahankan/menarik dana masyarakat. Kondisi tersebut dapat pula merupakan indikasi bank yang bersangkutan sedang membutuhkan likuiditas. Pola yang lazim selama ini bank umum menawarkan suku bunga deposito rata-rata 2% – 3% lebih rendah dari maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Sedangkan suku bunga tabungan dan giro pada umumnya lebih rendah lagi dibandingkan dengan suku bunga deposito.

Pengaruh suku bunga penjaminan terhadap biaya dana sangat tergantung dari proporsi deposito pada bank tersebut terhadap sumber pendanaan lain seperti tabungan dan giro. Deposito seringkali disebut sumber dana mahal, sedangkan tabungan dan giro dianggap sumber dana murah.

Berdasarkan data per 31 Maret 2008, dari total simpanan masyarakat sebesar Rp1.483 triliun proporsi simpanan yang berbentuk giro berjumlah Rp 382 triliun (25,7 %), tabungan berjumlah Rp 428 triliun (28,9%), dan deposito berjumlah Rp 673 triliun (45,4%). Apabila komposisi tersebut relatif sama dalam beberapa tahun, maka secara statistik sebenarnya suku bunga penjaminan hanya akan berpengaruh terhadap kurang dari separuh simpanan yang yang ada pada industri perbankan.

BI Rate

Dalam penetapan suku bunga penjaminan, salah satu indikator yang dipertimbangkan adalah BI Rate. BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Sebelum 9 Juni 2008, BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka (OPT) sama dengan atau berada di sekitar BI Rate. Sejak 9 Juni 2008, sasaran OPT diubah dari suku bunga SBI 1 bulan menjadi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Dengan perubahan tersebut, Bank Indonesia akan menjaga pergerakan suku bunga PUAB berada pada kisaran plus minus 3% dari BI Rate.

Pertimbangan utama penetapan BI rate adalah menjaga agar tingkat inflasi pada periode tertentu konsisten dengan tingkat inflasi yang telah ditargetkan (anchoring inflation expectations). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan BI Rate dilakukan jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.

Sejak mulai ditetapkan oleh LPS pada akhir bulan September 2005, suku bunga penjaminan simpanan di bank umum selalu berkisar atau sama dengan BI Rate dengan maksimum perbedaan sebesar plus 75 basis poin pada bulan Nopember 2005 dan minus 25 basis poin pada bulan Maret, April, dan Juli 2006.

Catatan Akhir

Dengan jumlah simpanan yang dijamin maksimal sebesar Rp100 juta dan proporsi simpanan dalam bentuk deposito sebesar 45,4%, maka sebenarnya pengaruh suku bunga penjaminan terhadap pertimbangan nasabah sudah sangat terbatas. Suku bunga penjaminan hanya akan dipertimbangkan oleh nasabah yang mempunyai rekening deposito dan jumlah saldonya pada setiap bank kurang dari Rp100 juta.

Nasabah yang mempunyai rekening tabungan atau giro tidak memperhatikan maksimum suku bunga penjaminan karena mereka tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap bank untuk menentukan suku bunga tabungan atau gironya. Sehingga mereka pasrah saja berapa suku bunga yang diberikan oleh bank. Sedangkan nasabah penyimpan yang mempunyai rekening deposito namun jumlahnya (jauh) lebih besar dari Rp100 juta juga tidak akan terlalu memperhatikan maksimum suku bunga penjaminan karena hanya sebagian kecil simpanannya (hanya Rp 100 juta) yang dijamin.

Sejak Pakto 1988, Bank Indonesia memberi kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Penetapan suku bunga tersebut sepenuhnya menjadi diskresi bank berdasarkan kondisi dan strategi masing-masing bank. BI Rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter dan digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka (atau suku bunga PUAB) sama dengan atau berada di sekitar BI Rate.

Bagi industri perbankan, BI rate dijadikan referensi dan pertimbangan dalam strategi penempatan dananya (aset pada sisi kiri neraca) untuk ditempatkan pada SBI atau disalurkan dalam bentuk kredit. Sedangkan maksimum suku bunga penjaminan dijadikan referensi dan pertimbangan bagi bank dalam strategi pengerahan dana masyarakat (kewajiban pada sisi kanan neraca). Bagi bank yang mempunyai banyak sumber pendanaan murah dalam bentuk tabungan dan giro, mereka cenderung tidak menggunakan suku bunga sebagai bagian strategi pengerahan dana masyarakat. Selain itu, bagi nasabah yang simpanannya jauh lebih besar daripada yang dijamin LPS, maksimum suku bunga penjaminan tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penempatan dananya.

Penjaminan Rp100 Juta, Apa Yang Dapat Dilakukan?

2008-06-24T02:30:00.000-07:00

Sejak ditetapkannya Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004, Pemerintah dan LPS telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pengurangan penjaminan. Sosialisasi tersebut meliputi seminar dan workshop bagi bank, konferensi pers dan pelatihan bagi wartawan, iklan layanan masyarakat di media massa, serta penempelan stiker pada setiap kantor bank.

Seorang pengamat mengatakan sebagian besar nasabah sebenarnya sudah mengetahui bahwa mulai 22 Maret 2007 LPS hanya akan menjamin simpanan sampai dengan Rp 100 juta per nasabah per bank. Namun merupakan tipikal orang Indonesia, nasabah belum akan mengambil tindakan sampai saat terakhir menjelang tanggal tersebut.

Menurut survey Bank Indonesia (2005), reaksi yang akan dilakukan nasabah sebagai respon berlakunya penjaminan terbatas antara lain: akan lebih selektif dan hati-hati dalam memilih bank; hanya akan menabung di bank milik Pemerintah; atau yang terpopuler adalah akan memecah simpanan sampai jumlah yang dijamin pada beberapa bank. Selain pemecahan simpanan, sebenarnya ada upaya lain yang dapat dilakukan nasabah untuk memperbesar jumlah simpanan yang dijamin pada satu bank, yakni membuka rekening untuk kepentingan pihak lain (beneficiary).

Masalah Kepemilikan Rekening

Sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 11 ayat (5) UU LPS, pada Pasal 25 Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2006 diatur bahwa dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. Penjaminan terpisah tersebut didasari pandangan bahwa nasabah berada dalam kapasitas yang berbeda atas pemilikan rekening untuk kepentingan pihak lain dengan pemilikan rekening tunggal dan/atau rekening gabungan.

Dalam hal nasabah mempunyai rekening tunggal dan rekening gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah rekening tunggal. Apabila saldo rekening tunggal kurang dari Rp 100 juta, untuk menghitung jumlah simpanan yang dijamin, saldo rekening tersebut dijumlahkan dengan saldo rekening gabungan yang dibagi prorata dengan pemilik rekening lainnya. Sedangkan saldo rekening yang dimiliki untuk kepentingan pihak lain dijamin terpisah untuk masing-masing beneficiary yang dibagi prorata. Untuk memudahkan pemahamannya dapat kita ikuti ilustrasi sebagai berikut;

Keluarga Abdi dan Beti mempunyai 5 rekening di Bank XYZ dengan rincian sebagai berikut: (1) rekening tunggal Abdi bersaldo Rp 75 juta, (2) rekening tunggal Beti bersaldo Rp 50 juta, (3) rekening gabungan Abdi dan Beti bersaldo Rp 150 juta, (4) rekening Abdi untuk kepentingan 3 anaknya {Carli, Didi, dan Eli} bersaldo Rp 375 juta, dan (5) rekening Beti untuk kepentingan 2 pembantunya {Siti dan Sri} bersaldo Rp 120 juta. Apabila Bank XYZ dicabut izinnya pada akhir 2007, perhitungan jumlah simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut:

Rekening tunggal Abdi sebesar Rp 75 juta dan rekening tunggal Beti sebesar Rp 50 juta dijamin seluruhnya karena saldo kedua rekening kurang dari Rp 100 juta. Sedangkan saldo rekening gabungan Abdi dan Beti sebesar Rp 150 juta dibagi prorata masing-masing sebesar Rp 75 juta. Mengingat jumlah rekening tunggal dan rekening gabungan yang dijamin bagi Abdi maksimal hanya Rp 100 juta, maka bagian Abdi dari saldo rekening gabungan yang dijamin hanya Rp 25 juta, sisanya Rp 50 juta tidak dijamin. Sedangkan untuk Beti bagian dari saldo rekening gabungan yang dijamin hanya Rp 50 juta, sisanya Rp 25 juta tidak dijamin.

Rekening yang dimiliki Abdi untuk kepentingan Carli, Didi, dan Eli sebesar Rp 375 juta dibagi prorata masing-masing Rp 125 juta. Mengingat jumlah yang dijamin untuk masing-masing beneficiary maksimal hanya Rp 100 juta, maka jumlah yang dijamin untuk rekening tersebut hanya sebesar Rp 300 juta. Begitu juga dengan rekening yang dimiliki Beti untuk kepentingan Siti dan Sri sebesar Rp 120 juta dibagi prorata masing-masing Rp 60 juta. Mengingat jumlah yang menjadi hak masing-masing beneficiary kurang dari Rp 100 juta, maka seluruh saldo rekening tersebut dijamin.

Insurable Interest

Penjaminan simpanan berbeda dengan asuransi, namun dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan pendekatan salah satu prinsip asuransi. Untuk dapat memperoleh manfaat asuransi, tertanggung/beneficiary harus memilik insurable interest (kepentingan keuangan yang dapat diasuransikan) terhadap obyek yang diasuransikan. Seseorang dikatakan memiliki kepentingan keuangan apabila orang tersebut akan menderita kerugian seandainya terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan. Kepentingan keuangan dapat berasal dari hubungan hukum, kontrak, atau undang-undang.

Untuk asuransi properti, kepentingan keuangan harus dimiliki tertanggung/beneficiary pada saat polis asuransi diterbitkan dan pada saat klaim terjadi. Sedangkan untuk asuransi jiwa, kepentingan keuangan harus dimiliki tertanggung/beneficiary pada saat polis asuransi diterbitkan. Saat polis diterbitkan diidentikkan dengan saat pembukaan rekening, sedangkan saat klaim terjadi diidentikkan dengan saat bank dicabut izinnya.

Berkenaan dengan rekening bagi kepentingan pihak lain, apakah beneficiary harus memiliki kepentingan keuangan atas rekening yang dibuka untuknya? Apabila pada ilustrasi diatas, sebelum Bank XYZ dicabut izinnya Carli meninggal dunia, serta Sri telah diberhentikan dan dibayarkan semua gajinya, maka perhitungan jumlah simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut:

(1) Apabila digunakan pendekatan asuransi properti, maka Carli dan Sri tidak lagi mempunyai kepentingan keuangan atas rekening-rekening yang dibuka untuk mereka. Sehingga, untuk rekening nomor 4 jumlah simpanan yang dijamin menjadi Rp 200 juta, sedangkan untuk rekening nomor 5 menjadi Rp 60 juta. Pendekatan ini mengharuskan LPS memastikan setiap beneficiary mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya.

(2) Sedangkan dengan pendekatan asuransi jiwa, mengingat rekening-rekening tersebut pada saat dibuka dinyatakan untuk kepentingan Carli dan Sri, mereka masih menjadi beneficiary yang berhak mendapat penjaminan terpisah. Perhitungan jumlah simpanan yang dijamin akan sama dengan ilustrasi tersebut. Pendekatan ini tidak mengharuskan LPS memastikan setiap beneficiary mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya.

Pendekatan asuransi properti menurut penulis lebih tepat digunakan untuk menetapkan apakah setiap beneficiary berhak mendapat penjaminan yang terpisah. Untuk memastikan setiap beneficiary mempunyai kepentingan keuangan pada saat bank dicabut izinnya, pemilik rekening diwajibkan menyampaikan kepada bank setiap kali terjadi perubahan status dan komposisi kepentingan setiap beneficiary.

Broker Deposito

Merujuk pengalaman beberapa negara, pemberlakuan penjaminan simpanan dapat mendorong maraknya profesi baru yakni broker deposito. Profesi ini menawarkan jasa perantara kepada nasabah untuk menempatkan simpanannya di bank. Broker deposito juga dapat membantu menempatkan simpanan nasabah agar seluruhnya dijamin. Berikut salah satu contohnya.

Seorang broker deposito menawarkan jasa kepada 10 orang yang masing-masing mempunyai Rp 1.000 juta untuk menempatkan dananya pada bank dengan janji seluruh simpanannya dijamin oleh LPS dan tetap mendapat prime rate. Caranya, broker deposito membuka rekening deposito pada 10 bank (Bank A s/d Bank J) masing-masing sebesar Rp 1.000 juta dan setiap rekening dinyatakan secara tertulis untuk kepentingan 10 orang tersebut. Bank F dicabut izinnya pada Maret 2009.

Rekening deposito tersebut di satu sisi memenuhi syarat mendapat penjaminan terpisah untuk masing-masing beneficiary, karena pada saat dibuka dinyatakan untuk kepentingan 10 orang tersebut. Para beneficiary juga mempunyai kepentingan keuangan atas rekening tersebut baik pada saat pembukaan rekening maupun pada saat bank dicabut izinnya. Namun di sisi lain, penjaminan terpisah tersebut dipandang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan publik (public policy objective) pendirian LPS. Sebagaimana umumnya penjamin simpanan, melindungi simpanan nasabah kecil (small unsophisticated depositors) merupakan salah satu tujuan kebijakan publik LPS.

Dengan adanya dilema tersebut, pengaturan penjaminan melalui broker deposito tersebut perlu dikaji dan dipertimbangkan dengan seksama karena akan berpengaruh terhadap perilaku menyimpan masyarakat, serta pelaksanaan fungsi penjaminan LPS. Apabila rekening tersebut ditetapkan dijamin terpisah untuk masing-masing beneficiary, maka perlu dilengkapi aturan yang ketat dan rigid untuk mencegah penyalah-gunaan.

Beberapa Catatan

Kepentingan keuangan beneficiary atas suatu rekening dapat berubah, hilang, atau bahkan direkayasa. Pernyataan tertulis nasabah pada saat pembukaan rekening saja tidak cukup, untuk itu perlu ditambah ketentuan antara lain:

(1) nasabah wajib melampirkan bukti pendukung yang menunjukkan kepentingan keuangan beneficiary pada saat pembukaan rekening, misalnya menyerahkan copi dan menunjukkan asli kartu keluarga, buku nikah, surat keterangan RT/RW, perjanjian/kontrak, atau bukti lain yang relevan; dan

(2) nasabah wajib secara periodik melaporkan kepada bank perubahan status beneficiary serta perubahan komposisi jumlah atau prosentase kepentingan setiap beneficiary apabila terdapat lebih dari 1 beneficiary;

Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dinyatakan tidak layak mendapat penjaminan terpisah untuk masing-masing beneficiary. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan intensif kepada perbankan dan masyarakat terutama mengenai manfaat dan keterbatasan dari pemilikan rekening untuk kepentingan pihak lain tersebut.

Penutup

Mulai 22 Maret 2007, LPS hanya akan menjamin simpanan sampai dengan Rp 100 juta per nasabah per bank. Nasabah dapat memperbesar jumlah simpanan yang dijamin pada satu bank dengan cara membuka rekening untuk kepentingan pihak lain (beneficiary). Rekening tersebut dijamin terpisah sampai dengan Rp 100 juta untuk masing-masing beneficiary dengan syarat beneficiary memiliki kepentingan keuangan pada saat pembukaan rekening dan saat bank dicabut izinnya. Mengingat ketentuan tersebut dapat disalah-gunakan, maka harus diatur secara ketat dan rigid, serta disosialisasikan secara intensif kepada perbankan dan masyarakat.

Penjaminan Simpanan di Bank Syariah

2008-06-24T02:17:00.000-07:00

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan penjelasan Pasal 4 UU LPS, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, fungsi penjaminan simpanan LPS meliputi pula penjaminan simpanan di bank syariah (BS). Penjaminan LPS tersebut mencakup simpanan di bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Dalam tulisan ini akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkenaan dengan pelaksanaan penjaminan simpanan LPS di BS, yaitu bentuk simpanan yang dijamin, jumlah simpanan yang dijamin, dan maksimum tingkat bunga penjaminan.
Bentuk Simpanan Yang Dijamin

Sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan Pasal 23 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan di BS yang dijamin oleh LPS terdiri dari:
a. giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS);
b. tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
c. tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
d. deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqqayadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
e. simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (Bank Indonesia).

Dalam menetapkan bentuk simpanan yang dijamin, LPS mengacu pada bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, meskipun giro berdasarkan prinsip mudharabah termasuk jenis simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), namun bentuk simpanan tersebut tidak termasuk yang dijamin LPS karena Bank Indonesia tidak menetapkannya sebagai jenis simpanan yang dapat dipasarkan oleh BS.

Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah dijamin oleh LPS. Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah tidak semua dijamin oleh LPS. Dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik dana/nasabah memberikan arahan atau batasan tertentu atas pengelolaan dananya, misalnya mengenai jangka waktu, jenis usaha, tempat usaha, dan/atau jenis pelayanan.

Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad mudharabah muqayyadah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni: risiko ditanggung oleh BS yang pengadministrasiannya dilakukan secara on balance sheet, atau risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah yang pengadministrasiannya dilakukan secara off balance sheet (chanelling). LPS hanya menjamin tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh BS.

Jumlah Simpanan Yang Dijamin

Sejak 22 September 2006, penjaminan LPS meliputi simpanan paling banyak Rp 1 milyar per nasabah per bank. Nilai simpanan yang dijamin tersebut akan dikurangi menjadi paling banyak Rp100 juta sejak 22 Maret 2007.

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan LPS tersebut, nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil, saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha BUS, BPRS, atau bank umum konvensional yang menjadi induk UUS.

Khusus untuk simpanan pada UUS, LPS hanya akan membayar klaim penjaminan apabila izin usaha bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut dicabut oleh LPP/Bank Indonesia. Sedangkan jika izin UUS yang dicabut oleh LPP/Bank Indonesia, baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari LPP/Bank Indonesia, maka kewajiban UUS kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut.

Penetapan bagi hasil dapat didasarkan pada pendapatan (revenue sharing) atau laba/rugi (profit/loss sharing). Mengacu pada fatwa DSN mengenai giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah, BS sebagai mudharib menutup biaya operasional pengelolaan simpanan tersebut dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya. Dengan demikian, bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia adalah bagi pendapatan (revenue sharing). Dengan diterapkannya bagi pendapatan, BS tidak akan membagi kerugian yang timbul dari pengelolaan/penempatan simpanan kepada nasabah, atau dengan kata lain BS menjamin pokok simpanan nasabah tidak akan berkurang.

Untuk deposito berdasarkan prinsip mudharabah yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 bulan, umumnya BS melakukan perhitungan bagi hasil secara bulanan. Bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah pada bulan tertentu oleh BS ditempatkan dalam rekening tabungan/giro nasabah yang bersangkutan, ditempatkan dalam kewajiban yang harus segera dibayar, atau dibayarkan secara tunai kepada nasabah.

Apabila BS dicabut izin usahanya di tengah periode perhitungan bagi hasil, besarnya bagi hasil untuk jangka waktu antara tanggal perhitungan bagi hasil bulanan yang terakhir dengan tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut akan dihitung secara proporsional. Dengan perhitungan tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin di BS dan di bank konvensional (BK).

Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan

Penetapan maksimum tingkat bunga penjaminan oleh LPS mempunyai beberapa alasan utama, yakni:
a. membatasi eksposure yang menjadi beban LPS;
b. mencegah moral hazard pengelola bank untuk menggunakan bunga yang tinggi sebagai insentif pengerahan dana masyarakat; dan
c. sebagai pelaksanaan fungsi LPS untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b UU LPS, klaim penjaminan nasabah penyimpan dinyatakan tidak layak dibayar apabila nasabah tersebut merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.

Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan tersebut hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di BS yang tidak mempunyai komponen bunga.

LPS tidak menetapkan maksimum bagi hasil yang wajar diterima nasabah penyimpan di BS, mengingat besarnya bagi hasil bersifat fluktuatif dan tidak diperjanjikan di muka. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di BS apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (equivalent return/ER) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di BS tersebut tetap dijamin oleh LPS.

Penutup

LPS menetapkan bentuk simpanan yang dijamin berdasarkan pada bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat dipasarkan oleh BS. Nilai simpanan yang dijamin mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha BUS, BPRS, atau bank umum konvensional yang menjadi induk UUS. Saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha.

Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di BS yang tidak mempunyai komponen bunga. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di BS apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (equivalent return/ER) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di BS tersebut tetap dijamin oleh LPS.

Penjaminan Simpanan bukan Asuransi Deposito

2008-06-23T23:14:00.000-07:00

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penjaminan simpanan (dalam bahasa Inggris sering disebut deposit insurance) merupakan salah satu cabang dari asuransi komersial (property & liability insurance). Sehingga masih banyak orang berpandangan bahwa penjaminan simpanan dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi komersial. Penjaminan simpanan mempunyai beberapa prinsip yang berbeda dengan prinsip asuransi komersial, terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

Risiko

Risiko yang dijamin dalam asuransi komersial harus bersifat independen, yaitu besarnya risiko yang dihadapi oleh satu tertanggung tidak dipengaruhi oleh besarnya risiko tertanggung yang lain. Selain itu, risiko tersebut harus merupakan peristiwa insidental (accidental events) dan di luar kontrol tertanggung.

Dalam penjaminan simpanan, risiko yang dipertanggungkan adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya apabila bank tersebut dicabut izin usahanya. Risiko kegagalan bank tidak bersifat independen karena kegagalan satu bank dapat disebabkan oleh efek berantai (contagious effect) dari kegagalan bank lain. Di samping itu, risiko kegagalan bank seringkali terjadi akibat kesalahan dan kelalaian manajemen bank sendiri dan proses menuju kegagalan tersebut biasanya berlangsung dalam waktu yang lama.

Selain itu, penutupan suatu bank dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan (regulatory risks) dan/atau lemahnya pengawasan terhadap bank tersebut (supervisory risks). Kedua jenis risiko tersebut tidak dapat diasuransikan.

Hukum Bilangan Besar

Dalam asuransi komersial, suatu pertanggungan dinilai layak dilakukan apabila terdapat cukup banyak jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis. Dalam penjaminan simpanan tertanggung adalah bank, sedangkan nasabah penyimpan merupakan penerima manfaat (beneficiary).

Dalam penjaminan simpanan pertimbangan pokoknya adalah perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, penjaminan simpanan tetap dapat dilakukan walaupun prasyarat jumlah tertanggung yang mempunyai risiko sejenis (law of large numbers) tidak terpenuhi. Banyak negara yang mempunyai lembaga penjamin simpanan meskipun dalam negara tersebut terdapat kurang dari 50 bank.

Indemnitas

Salah satu prinsip asuransi adalah indemnity, yakni perusahaan asuransi mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum kerugian terjadi.

Penjamin simpanan tidak memberikan indemnitas kepada bank dengan mengembalikan bank pada kondisi keuangan sesaat sebelum bank dicabut izin usahanya, melainkan penjamin simpanan hanya membayar simpanan nasabah bank sampai jumlah tertentu.

Reasuransi

Perusahaan asuransi komersial akan mencari dukungan reasuransi sebagai sarana untuk mengalihkan sebagian risiko yang dihadapinya. Mengingat kerugian yang timbul dari kegagalan bank dapat menjadi sangat besar (systemic failure), dalam sistem penjaminan simpanan umumnya Pemerintah akan bertindak sebagai guarantor of last resort.

Di Amerika Serikat, FDIC dan industri reasuransi telah mengkaji pengalihan sebagian risiko penjaminan tersebut. Namun kalangan industri reasuransi menghendaki beberapa persyaratan antara lain: bank yang berpotensi sistemik dikecualikan, premi yang tinggi, adanya deductible yakni FDIC menanggung sendiri klaim penjaminan sampai jumlah tertentu, klaim di atas jumlah tersebut baru dibayar perusahaan reasuransi.

Sarana pengalihan risiko lain yang sedang dikaji adalah penerbitan Catastrophic Bond (CAT BOND), yakni obligasi yang imbal hasilnya dikaitkan dengan besarnya klaim penjaminan yang harus dibayar oleh FDIC. Semakin besar klaim penjaminan, semakin kecil imbal hasil yang diperoleh investor. Bahkan apabila terjadi kegagalan sistemik (sytemic failure) investor dapat kehilangan pokok investasinya. Namun apabila klaim penjaminan yang terjadi lebih rendah daripada yang diperkirakan, investor akan mendapat imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi biasa.

Dalam FDIC Improvement Act, FDIC hanya diperbolehkan mengalihkan maksimal sebesar 10% dari seluruh eksposure yang dimiliki kepada pasar. Pembatasan tersebut didasari pertimbangan bahwa pengalihan risiko tersebut akan menimbulkan moral hazard bagi FDIC karena selain menjadi penjamin simpanan FDIC juga merupakan pengawas bank.

Penutup

Istilah deposit insurance telah digunakan oleh penjamin simpanan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat sebelum terbentuknya FDIC pada tahun 1934. Namun The Basel Committee on Banking Supervision lebih memilih penggunaan istilah deposit protection daripada deposit insurance.

Beberapa negara yang menggunakan istilah deposit insurance antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Taiwan, Korea, dan Filipina. Sedangkan beberapa negara yang menggunakan istilah selain deposit insurance antara lain: Deposit Guarantee Fund (Austria, Denmark, Norwegia, Yunani, Portugal, Rumania, Spanyol), Deposit Protection Fund (Inggris, Bahrain, Kenya, Mexico), Fundo Garantidor de Creditors (Brasil), atau Fonds de Garantie des Depots (Perancis).

LPS dan Upaya Meningkatkan Disiplin Pasar

2008-06-19T23:14:00.000-07:00

Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka menggerakkan perekonomian. Agar dapat berfungsi efektif, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta bertumbuh. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan beberapa prasyarat antara lain kepercayaan masyarakat yang terjaga dan penyelewengan (moral hazard) yang tercegah.

Mencegah Moral Hazard

Pencegahan moral hazard dalam industri perbankan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) upaya yang saling mendukung, yakni; manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance); disiplin pengaturan (regulatory discipline); dan disiplin pasar (market discipline). Adanya penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dapat membantu bank memastikan arah dan strateginya telah sesuai dan konsisten dengan yang direncanakan. Hal tersebut dapat mencegah pengelola bank melakukan tindakan yang melampaui derajat risiko yang telah digariskan.

Dalam menghadapi persaingan atau mengejar laba, pengelola bank dapat tergoda untuk mengabaikan manajemen risiko dengan memangkas sumber daya pengawasan internal atau meniadakan prosedur tertentu dalam pengendalian risiko. Oleh sebab itu adanya disiplin pengaturan merupakan upaya untuk mengurangi insentif bank mengambil risiko yang lebih besar dengan menggunakan kewenangan publik. Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan disiplin pengaturan antara lain pengawas bank, bank sentral, pengawas transaksi keuangan, pengawas pasar modal, dan penjamin simpanan.

Dengan menggunakan kewenangan publik, disiplin pengaturan dianggap merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah moral hazard. Namun mengingat tindakan disiplin pengaturan umumnya tidak dipublikasikan, masyarakat sulit mengetahui pelanggaran dan sanksi yang dikenakan pada bank. Sedangkan disiplin pasar merupakan tindakan yang dilakukan oleh nasabah penyimpan dan kreditur, serta investor dalam hal bank telah go publik, untuk “mendisiplinkan” bank yang dipersepsikan telah mengambil risiko terlalu besar. Tindakan tersebut diwujudkan antara lain dengan memindahkan dananya ke bank lain atau menjual kembali surat utang/obligasi/saham bank tersebut.

Harus disadari sepenuhnya bahwa persepsi pasar tidak selalu akurat karena sangat tergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data bank yang dipublikasikan, serta kemampuan nasabah, kreditur, serta investor dalam menilai kondisi dan kinerja bank. Atas dasar adanya kendala tersebut, maka tidak semua pihak dapat diharapkan melakukan disiplin pasar.

Meningkatkan Disiplin Pasar

Dalam perspektif penjaminan simpanan, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin pasar, antara lain; pembatasan jumlah yang dijamin; pembatasan jenis yang dijamin; pembatasan pihak yang dijamin; dan pengaturan prioritas pembagian hasil likuidasi bank.

Adanya pembatasan simpanan yang dijamin menyebabkan nasabah yang simpanannya melebihi jumlah yang dijamin akan menghadapi risiko apabila bank tempat mereka menempatkan simpanannya ditutup. Oleh karena itu, nasabah tersebut akan terdorong untuk selalu memonitor kondisi dan kinerja bank.

Dilain pihak penjamin simpanan juga dapat mengecualikan penjaminan atas suatu jenis simpanan tertentu apabila simpanan tersebut mempunyai investment feature atau dianggap sebagai investment tool, dan hanya dimiliki nasabah tertentu. Contoh jenis simpanan yang tidak dijamin antara lain; negotiable sertificate of deposit (Jepang, Malaysia), structured deposit (Singapura), dan simpanan dalam valuta asing (Jepang, Malaysia, Singapura, Canada).

Peningkatan disiplin pasar dapat pula dilakukan dengan mengecualikan penjaminan terhadap simpanan milik pihak yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis kondisi dan kinerja bank, seperti : bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan sekuritas.

Dalam prioritas pembagian hasil likuidasi bank, pihak yang diharapkan melakukan disiplin pasar ditempatkan pada urutan yang lebih belakang. Nasabah penyimpan pada umumnya mempunyai urutan sebelum kreditur lainnya. Sedangkan nasabah penyimpan yang dijamin dapat diberi urutan yang berbeda dengan nasabah yang tidak dijamin. Posisi nasabah penyimpan yang telah dibayar penjaminannya digantikan oleh penjamin simpanan (hak subrogasi).

Kebijakan yang diambil oleh penjamin simpanan umumnya dipengaruhi oleh kondisi dan sistem perbankan di masing-masing negara, serta tujuan kebijakan publik yang ingin dicapai. Dari beberapa pilihan tersebut, dalam UU LPS hanya diterapkan 2, yakni; (1) pembatasan jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp 100 juta per nasabah per bank, dan (2) dalam pembagian hasil likuidasi bank, pembayaran kembali klaim penjaminan yang telah dibayar LPS mempunyai hak mendahulu terhadap pembayaran simpanan yang tidak dijamin.

Manfaat Penjaminan Simpanan

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pihak yang diharapkan melakukan disiplin pasar adalah nasabah besar dan kreditur. Nasabah kecil memang tidak diharapkan melakukan disiplin pasar. Ketiadaan akses informasi dan kemampuan menilai kondisi dan kinerja bank menyebabkan nasabah kecil menjadi sensitif terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang mudah menyulut kepanikan dan bank runs. Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehinga bank runs diharapkan dapat dicegah.

Manfaat penjaminan simpanan bagi nasabah besar lebih terletak pada terciptanya sistem perbankan yang lebih stabil dan kompetitif. Selain itu, nasabah besar dapat memperoleh manfaat dalam pelaksanaan fungsi LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan melalui pelaksanaan resolusi bank gagal. Dalam UU LPS terdapat 4 pilihan metode resolusi bank, yakni; (1) penanganan bank gagal sistemik dengan melibatkan pemegang saham; (2) penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham; (3) penyelamatan bank gagal tidak sistemik; serta (4) tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik.

Dalam metode resolusi (1), (2), dan (3), LPS melakukan penyehatan bank gagal dengan mempertahankan keberlangsungan operasional bank dan melakukan penyertaan modal sementara. Dalam ketiga metode resolusi tersebut, semua nasabah penyimpan baik yang besar maupun yang kecil, termasuk kreditur bank akan mendapat manfaat dari upaya penyehatan bank yang dilakukan LPS.

Sedangkan dalam metode resolusi (4), LPS menetapkan tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik, serta merekomendasikan pencabutan izin usaha bank tersebut. Setelah melakukan verifikasi dan rekonsiliasi, LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang layak bayar. Simpanan yang tidak layak bayar, simpanan yang tidak dijamin, dan klaim kreditur lainnya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penjamin simpanan dapat didisain untuk berperan dalam upaya meningkatkan disiplin pasar yang merupakan salah satu unsur dalam pencegahan moral hazard yang merupakan prasyarat dalam menciptakan industri perbankan yang lebih sehat, kuat, stabil, serta bertumbuh.

Merger Bank, Kendala dan Solusinya

2008-06-19T20:59:00.000-07:00

Kenapa Harus Merger?

Melalui Arsitektur Perbankan Indonesia, industri perbankan dirancang menjadi lebih kuat dalam menghadapi gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sehingga kejadian seperti krisis tahun 1998 dapat dihindari atau paling tidak diantisipasi dengan baik.

Pada saat ini kemampuan permodalan perbankan Indonesia dianggap masih belum begitu kuat. Dengan kapasitas yang terbatas tersebut akan sulit bagi perbankan kita untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha dan risiko untuk mendukung pertumbuhan kredit yang diharapkan.

Keterbatasan permodalan tersebut juga mengakibatkan bank kita kurang dapat berkiprah di tingkat internasional, bahkan untuk kawasan regional pun kita masih tertinggal dengan bank dari Malaysia dan Singapura.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, Bank Indonesia menetapkan modal inti minimal bank umum pada akhir tahun 2007 sebesar Rp 80 miliar, dan pada akhir tahun 2010 minimal sebesar Rp 100 miliar. Pada akhir tahun 2006 masih terdapat sekitar 41 bank umum yang mempunyai modal inti kurang dari Rp 100 milyar, 26 di antaranya bermodal inti kurang dari Rp 80 milyar.

Sebagai upaya memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut, bank dapat menempuh berbagai upaya antara lain: penambahan modal; merger; penerbitan saham; dan/atau penerbitan subordinated loan. Pada kondisi saat ini merger nampaknya merupakan pilihan yang dianggap relatif lebih feasible.

Untuk mendorong merger, Bank Indonesia memberi berbagai insentif, sebaliknya bagi pengurus dan pemilik bank yang layak merger namun tidak bersedia melakukannya akan dikenakan sanksi.

Strategic vs Mandatory Merger

Menurut textbook merger merupakan strategi untuk menghasilkan sinergi di antara peserta merger dalam rangka menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan yang bertumpu pada peningkatan kinerja.

Pada tataran praktis, tujuan merger bank adalah untuk memperkuat struktur permodalan; memperbesar kapasitas penyerapan risiko; meningkatkan daya saing; serta memperluas basis nasabah.

Apabila merger dilakukan sebagai strategi bisnis, peserta merger memiliki kecocokan chemistry, serta adanya waktu yang cukup untuk uji tuntas, sinergi dan tujuan merger tersebut di atas relatif lebih mudah tercapai.

Sebaliknya apabila merger dilakukan antara bank yang mempunyai masalah dan didorong sekadar memenuhi ketentuan (mandatory merger), maka merger tersebut dapat berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Mengapa Merger Kurang Diminati?

Pada saat ini terdapat lebih banyak bank yang sedang dalam proses akuisisi daripada dalam proses merger. Salah satu alasan yang menjadi kambing hitam kurang berminatnya bank melakukan merger adalah faktor pajak.

Sejatinya ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebabnya, yakni belum adanya contoh sukses bank hasil merger di Indonesia. Merger antara empat bank milik Pemerintah menjadi Bank Mandiri, penggabungan beberapa bank rekap ke dalam Bank Danamon, dan bergabungnya lima bank menjadi Bank Permata memang mampu menghasilkan bank pascamerger yang berkinerja bagus.

Namun perlu dicatat bahwa semua merger tersebut dapat berlangsung dengan baik karena didukung oleh dua hal; (1) pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas pada hampir semua bank peserta merger, dan (2) pemerintah masih memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) pada saat terjadinya merger.

Para pemilik bank tentu juga telah memperhitungkan bahwa merger dapat pula tidak menghasilkan sinergi atau nilai tambah apapun. Dalam kondisi sinergi tidak tercipta, energi para peserta merger justru akan terkuras untuk menyelesaikan komplikasi permasalahan internal.

Apabila bank hasil merger kondisinya semakin memburuk dan tidak dapat memenuhi tingkat kesehatan minimum yang dipersyaratkan, bank tersebut juga akan berpotensi untuk dicabut izin usahanya dan menjadi “pasien” LPS.

Akuisisi dianggap lebih menarik karena prosesnya relatif lebih mudah, selain itu ada indikasi sebagian pemilik bank kecil berniat hengkang dari bisnis perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh makin kompetitifnya persaingan bisnis antar bank serta makin ketatnya pengaturan (reregulasi) terhadap bank, pengurus, maupun pemiliknya.

Bagaimana Agar Merger Berhasil?

Kendala operasional yang acapkali dihadapi dalam proses merger antara lain: perbedaan budaya kerja; penetapan visi dan misi pascamerger; pengurangan duplikasi dan redudansi; pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi, penetapan platform teknologi informasi, serta rasionalisasi pekerja.

Agar berhasil perencanaan merger harus dibuat dengan berbagai skenario untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang mungkin timbul. Permasalahan yang dihadapi masing-masing bank sedapat mungkin diselesaikan sebelum proses merger.

Dengan tenggat waktu yang relatif sempit, bank yang berniat merger ada baiknya mencari pasangan yang memiliki sebanyak mungkin persamaan terutama dalam budaya kerja, falsafah perusahaan, dan fokus bisnis. Sedangkan visi dan misi bank dapat dirumuskan dengan melanjutkan visi dan misi salah satu bank atau merupakan gabungan.

PHK sebagai dampak merger pada umumnya tidak dapat dihindari. Untuk mengurangi munculnya dampak sosial bahkan politik dari PHK tersebut, perlu disiapkan formula golden-shakehand yang atraktif bagi mereka yang terpaksa harus diputus hubungan kerjanya dengan tetap memperhatikan kemampuan bank.

Sosialisasi dan internalisasi kepada para pekerja perlu dilakukan agar proses merger dapat dipahami, didukung, dan dilaksanakan. Kegagalan dalam melakukan komunikasi internal, akan menyebabkan pekerja bukan hanya tidak mendukung bahkan akan menghambat proses merger. Pengelolaan sumber daya manusia sering dianggap sebagai salah satu faktor kunci kesuksesan merger.

Program komunikasi juga perlu dilakukan kepada segenap nasabah, relasi, dan mitra usaha terutama mengenai dampak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses merger. Ketidakpastian visi dan masa depan bank pascamerger dapat mengakibatkan nasabah, relasi, dan mitra usaha beralih ke bank lain.

Pada akhirnya bank yang berencana merger harus siap untuk mengorbankan kepentingan jangka pendek demi mendapatkan hasil dalam jangka panjang (short term pain for long term gain). Agar mendapatkan hasil maksimal ada baiknya bank mencoba mempraktekkan tesisnya Profesor Yohanes Surya PhD, yakni Mestakung (seMesta menduKung).

Berdasarkan tesis tersebut untuk mencapai sukses seseorang harus menempatkan dirinya dalam kondisi kritis dengan menetapkan sasaran setinggi mungkin dan bertindak sedini mungkin. Dalam kondisi tersebut alam semesta akan mendukung sehingga akan menghasilkan ide dan gagasan, serta dapat melakukan hal luar biasa yang tidak mungkin terjadi dalam kondisi normal.

LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

2008-06-19T02:32:00.000-07:00

Dalam pembahasan RUU LPS pada tahun 2004 ada seorang anggota DPR yang mengajukan pertanyaan apakah Pemerintah mempunyai kewajiban asasi untuk menjamin simpanan nasabah bank. Bukankah pada dasarnya hubungan bank dengan nasabah penyimpan merupakan perikatan perdata yang tidak memerlukan keterlibatan dan campur tangan Pemerintah. Lantas apa dasar pemikiran pendirian LPS dan bagaimana skim penjaminan LPS.

Blanket Guarantee

Krisis pada tahun 1997/1998 menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menurun tajam. Kebijakan Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) merupakan satu upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sistem perbankan.Kebijakan blanket guarantee terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah menimbulkan distorsi baru yakni membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard.

Beban negara timbul karena penetapan tingkat premi dalam blanket guarantee tidak memperhitungkan besarnya risiko (expected loss) yang harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai penjamin. Sebagai akibatnya jumlah premi yang diterima oleh Pemerintah tidak sebanding dengan jumlah klaim penjaminan yang harus dibayar.Bagi bankir, adanya blanket guarantee menimbulkan moral hazard karena mereka mendapat insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar.

Sebaliknya nasabah penyimpan tidak terdorong untuk memonitor kondisi keuangan bank, sehingga tidak menumbuhkan disiplin pasar.Dengan pertimbangan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee diputuskan untuk diakhiri. Namun Pemerintah menilai bahwa penjaminan simpanan masih tetap diperlukan tetapi dengan upaya maksimal untuk meminimalkan dampak negatif pemberian jaminan tersebut.

Berdasarkan praktek terbaik yang diterapkan di banyak negara, ada 3 prinsip pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan, yakni: diberikan terhadap simpanan sampai jumlah terbatas; didesain sesuai kondisi masing-masing negara; dan merupakan bagian dari sistem jaring pengaman sektor keuangan (financial safety net system).

Perlindungan Nasabah Kecil

Pada transaksi penyimpanan dana, pihak bank mengetahui lebih banyak atau lebih baik mengenai kondisi keuangan termasuk risiko-risiko yang dihadapi bank daripada nasabah penyimpan. Untuk menyeimbangkan adanya asymmetric information tersebut, harus ada mekanisme yang mewajibkan bank mengungkapkan (disclose) semua fakta material mengenai kondisi keuangannya.

Meskipun bank telah mengungkapkan fakta material mengenai kondisi keuangannya namun nasabah kecil tetap akan menghadapi risiko karena mereka tidak mempunyai akses atau kemampuan untuk memahami informasi yang diungkapkan. Ketiadaan akses informasi atau ketidakmampuan menilai kondisi keuangan bank menyebabkan mereka seringkali bereaksi berlebihan terhadap rumors mengenai keadaan suatu bank yang dapat memicu timbulnya bank runs.Dalam sistem penjaminan simpanan, risiko yang dihadapi nasabah kecil dialihkan kepada LPS sehinga bank runs diharapkan dapat dicegah.

Sedangkan bagi nasabah besar, yang dipersepsikan mempunyai akses informasi atau kemampuan menganalisa kondisi keuangan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengukur besarnya risiko dari setiap tindakan yang akan diambil.

Disain dan Skim Penjaminan LPS

Pemerintah telah merancang LPS sesuai kebijakan umum (public policy) yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan kondisi industri perbankan nasional. LPS merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain berfungsi menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga dirancang untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Pelaksanaan tugas dan wewenang LPS dipertanggung-jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Kepesertaan

Kepesertaan dalam penjaminan LPS bersifat wajib bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Kepesertaan yang bersifat wajib tersebut dipilih karena tiga alasan utama; pertama, untuk menghindari terjadinya adverse selection yakni kecenderungan hanya bank yang tidak sehat yang menjadi peserta penjaminan; kedua, yang memperoleh manfaat dari adanya penjaminan simpanan bukan hanya nasabah tetapi semua bank dengan terciptanya sistem perbankan yang lebih stabil; dan ketiga, mencegah sekelompok bank mempunyai keunggulan kompetitif dalam penetapan harga (competitive pricing) serta menciptakan persaingan yang lebih fair (level playing field).

Lingkup Penjaminan

Bentuk simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Maret 2007.

Adapun pentahapan pengurangan jumlah simpanan yang dijamin per nasabah per bank adalah sebagai berikut:a. sejak 22 September 2005, seluruh simpanan dijamin;b. sejak 22 Maret 2006, paling tinggi Rp 5 milyar;c. sejak 22 September 2006, paling tinggi Rp 1 milyar; dand. sejak 22 Maret 2007 dan seterusnya, paling tinggi Rp 100 juta.

IMF merekomendasikan nilai simpanan yang dijamin sebesar 2 - 3 kali pendapatan per kapita masing-masing negara. Namun pendapatan per kapita kita kurang representatif dijadikan dasar penetapan nilai simpanan yang dijamin karena distribusi pendapatan tidak merata dan pendapatan per kapita setelah krisis turun akibat depresiasi rupiah.LPS menetapkan nilai simpanan yang dijamin berdasarkan pada proporsi atau prosentase jumlah nasabah yang simpanannya dijamin seluruhnya. Berdasarkan data industri perbankan pada tahun 2003, rekening bersaldo sampai dengan Rp 100 juta mencapai 98% dari jumlah rekening.

Pendanaan

Sumber pendanaan utama bagi LPS berasal dari modal awal, kontribusi kepesertaan, premi penjaminan, dan hasil investasi. Jumlah modal awal LPS setelah dikonsultasikan dengan DPR ditetapkan sebesar Rp 4 triliun. Apabila modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut.Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% dari modal sendiri bank yang dipungut hanya satu kali pada saat bank menjadi peserta penjaminan.

Premi pada tahap awal ditetapkan berdasarkan prosentase yang sama untuk semua bank (flat rate premium) sebesar 0,1% per semester dari jumlah simpanan pada bank peserta. Penerapan flat rate lebih mudah dalam perhitungan dan murah dalam operasionalnya. Namun penerapan metode ini dianggap kurang fair karena bank yang sehat secara tidak langsung memberi subsidi kepada bank yang tidak sehat. Selain itu, penerapan flat rate tidak mendorong bank untuk lebih meningkatkan efektifitas pengelolaan risikonya.

Dalam UU, penerapan flat rate dapat diubah menjadi berdasarkan tingkat risiko kegagalan masing-masing bank (risk-based premium). Sebagian besar penjamin simpanan menerapkan flat rate pada awal pendirian dan akan diubah menjadi risk-based premium pada saat persyarat dan kondisi tertentu telah terpenuhi.

Cadangan Penjaminan

Penjamin simpanan dirancang untuk selalu mempunyai cadangan yang cukup guna memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. Surplus yang timbul dari selisih lebih antara pendapatan dan beban LPS dalam 1 tahun, 80% akan diakumulasikan dalam cadangan penjaminan, sedangkan sisanya akan dialokasikan untuk cadangan tujuan.

Kecukupan cadangan penjaminan ditetapkan dalam rasio tertentu dari jumlah simpanan pada industri perbankan. FDIC menetapkan rasio cadangan (designated reserve ratio) sebesar 1,25%, sedangkan dalam UU LPS tingkat sasaran cadangan penjaminan ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah simpanan pada industri perbankan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan telah mencapai tingkat sasaran tersebut, kelebihannya akan disetorkan kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak.

Tata Kelola

LPS dirancang untuk mempunyai tata kelola usaha yang baik (good corporate governance). Untuk itu dalam UU LPS diatur secara rinci mengenai pokok-pokok tata kelola LPS. Dewan Komisioner sebagai pimpinan LPS bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.

Sedangkan pelaksana kegiatan operasional LPS dilakukan oleh Kepala Eksekutif yang merupakan anggota Dewan Komisioner yang tidak mempunyai hak suara. Dewan Komisioner berjumlah 6 orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005, susunan Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut:i. Ketua Dewan Komisioner : Rudjitoii. Kepala Eksekutif : Krisna Wijayaiii. Anggota : Markus Parmadiiv. Anggota : Pontas Riyanto Siahaanv. Anggota : Maman H. Somantrivi. Anggota : Darmin Nasution

Jaring Pengaman Sektor Keuangan

Keberadaan penjaminan simpanan saja tidak cukup untuk mengantisipasi dan mengatasi semua permasalahan perbankan. Penjaminan simpanan hanya akan berfungsi efektif apabila didukung oleh fungsi lain dalam sistem keuangan yang meliputi fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan, fungsi lender of last resort dan sistem pembayaran, serta fungsi pengelolaan keuangan negara.

Koordinasi dan kerjasama yang terpadu antara fungsi-fungsi tersebut tanpa mengabaikan independensi masing-masing lembaga, diharapkan dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Mekanisme koordinasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan perbankan dituangkan dalam sistem jaring pengaman sektor keuangan (financial safety net).

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa sistem jaring pengaman sektor keuangan di Indonesia akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Pada saat ini rancangan undang-undang tersebut sedang dipersiapkan oleh tim yang beranggotakan unsur dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

Penutup

Krisis pada tahun 1997/1998 telah memberi pelajaran bagi kita, ternyata harga dari kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan sangat mahal. Harga tersebut harus ditanggung oleh seluruh rakyat melalui pengalokasian anggaran negara. Pemerintah memandang perlu untuk mengatur mengenai pemberian jaminan terhadap simpanan nasabah bank sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan.

Pendirian LPS tidak dirancang untuk mencegah timbulnya krisis. Keberadaan LPS dan pembentukan jaring pengaman sektor keuangan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme yang jelas dan transparan dalam mengatasi permasalahan perbankan dalam kondisi normal, terutama dalam kondisi krisis. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dampak adanya permasalahan perbankan dapat diminimalkan.